PDIP Yakin UU KPK yang Baru Sudah Sesuai untuk Berantas Korupsi

  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 76 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

UU KPK yang baru merupakan titik komitmen bagi partai politik membangun komitmen melawan praktik rasuah. UUKPK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa malam. Foto: Ricardo/JPNN.Com- PDI Perjuangan menilai korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga pencegahannya harus dilakukan secara sistemik dengan membangun sistem integritas dan budaya tertib hukum.

Termasuk dengan penindakan koruptor dengan ketegasan sanksi hukum, pemiskinan para koruptor, dan kerja sama terpadu antar lembaga penegak hukum, serta keteladanan elite kekuasaan.yang baru merupakan titik komitmen bagi partai politik membangun komitmen melawan praktik rasuah.“Salah satu akar korupsi juga harus disentuh, misalnya terkait dengan sistem pemilu yang kapitalistik-liberal, berbasis suara terbanyak cenderung menghasilkan kolusi antara investor politik dan para politisi.

Hasto melanjutkan, pihaknya memiliki jurus tersendiri di dalam memerangi korupsi. Adapun jurus pemberantasan lorupsi PDI Perjuangan yaitu menerapkan demokrasi musyawarah, penempatan jabatan strategis tanpa voting. Ketua, sekretaris, dan bendahara partai ditetapkan secara demokratis berdasarkan merit system. AD/ART partai mewajibkan pimpinan partai melaporkan kekayaan kepada Ketua Umum Partai, Pimpinan Partai, anggota legislatif dan eksekutif Partai wajib memiliki NPWP."Kepala Daerah dari PDI Perjuangan wajib kedepankan transaksi nontunai, konsolidasi partai melalui konfercab, konferda, dan kongres dengan biaya paling kompetitif dan efektif," jelas dia.

PDI Perjuangan juga menerapkan sanksi tegas kepada kader yang terkena OTT KPK."Langsung kami berikan sanksi pemecatan seketika. Koruptor dipecat dan tidak bisa dicalonkan dalam jabatan strategis apa pun. Kami juga mendorong perubahan Sistem Pemilu Legislatif menjadi proporsional tertutup, kedepankan merit system," jelas dia.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua KPK Dianggap Salah Memahami Posisi Pimpinan KPK di UU KPK yang BaruSiapa pun yang terpilih menjadi pimpinan KPK, maka fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan KPK itu akan tetap ada. Buruan aja dech di ganti pimpinan KPK modelan bgt Itulah prof GPA,krn apriori dg uu kpk baru gk heran kalo AS dkk blm apa2 sdh menyatakan bhw uu ini melemahkan kpk. Kalo dpt penjelasan spt ini,kan maluna tuh dimana?Bgmn prof caranya agar pimp kpk baru sgr dilantik shg ditangan mrklah uu kpk baru dijlnkan? Ya selamanya g akan pernah paham / atau memahami bahasa hukum... apalagi kl dah di campuri keinginan untuk berpolitik juga....
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

KPK Belum Dapat Dokumen UU KPK Nomor 19 Tahun 2019KPK menyatakan belum mendapatkan dokumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »

UU KPK Baru, Pimpinan KPK Tetap Penyidik dan Penuntut UmumPimpinan KPK tetap berhak menandatangani surat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam bentuk administrasi penindakan hukum. Dari penjelsn pakar hkm ISA kt yg awampun jadi jelas sejelas2nya.Beda dgn mrk yg sedari awal gk setuju rev uu kpk. Dgn berbagai cara mis nmr uu kpk baru yg ktanya blm ada, sampe pd tupoksi kom pkp yg tdk lg sbg penyidik & penuntut, pikrnya masy bs diprovokasi
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Wakil Ketua KPK Jelaskan Penyesuaian Tim Transisi atas UU KPKSeiring berlakunya revisi UU KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tim transisi sedang berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN soal status pegawai.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu DiperkuatRevisi UU KPK mulai berlaku hari ini.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

UU KPK Mulai Berlaku, Arsul Sani: KPK Masih Bisa OTT dan MenyadaSampai UU KPK berlaku secara otomatis ditandangani atau tidak oleh presiden, struktur dewan pengawas belum dibentuk presiden. BIKIN UU TAPI GA SIAP PELAKSANAAN ANEH ReformasiDikorupsi PerppuSekarangJuga
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »