REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi yang berlaku mulai hari ini. Ia menegaskan sikapnya bahwa KPK perlu diperkuat.
Ia juga menyadari apa yang terjadi saat ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Ia berharap agar Presiden Joko Widodo bisa mengambil keputusan yang tepat. Meskipun pada saat itu partainya mendukung agar UU KPK direvisi. Namun ia tetap mengajak agar semua memandang ke depan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU KPK Mulai Berlaku, KPK Pastikan OTT Jalan TerusKetua KPK, Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
UU KPK Hasil Revisi Berlaku Kamis Ini, KPK Sudah Siap-siapKetua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pimpinan KPK sudah bertemu dengan jajaran struktural internal untuk menyusun peraturan teknis sesuai dengan UU KPK hasil revisi. / Nasional Iyalah...harus profesional... bekerja seperti biasanya... Laah kan sudah serahin mandat ke presiden? Kok? Saya yg bingung atau emng? Aahhh Merdeka !!! ...... sebagai WNI yang benar dan baik ..... harus tunduk pada hukum ..... KPK adalah lembaga yang dibuat menurut UU .... Bila UU disempurakan .....ya Komisioner dan Pegawai KPK harus tunduk pada aturan Perundangan ........
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Berlaku Hari Ini: Akhir Kisah OTT KPK?Karena di undang-undang yang baru itu (KPK) jelas bukan penyidik, bukan penuntut. Sngt dsyngkn skli. Sungguh sngt mnyedihkn. Ini si Presiden bgmn sih!!!!
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Antisipasi Revisi UU KPK Berlaku, KPK Siapkan Peraturan KomisiKetua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan mengundang Direkorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM ke kantornya hari ini,
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Tanpa Tanda Tangan Presiden, UU KPK Hasil Revisi Resmi BerlakuMeski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu. Yang bikin dan sahkan itu siapa, tapi mendesak lembaga lain bikin aturan pengganti? Yg menjadi wakil anda, digaji dgn pajak dan melakukan ini semua itu siapa? Bagaimanakah analisa pemikiran intelektual anda? Aneh tidak sih? Wkwkwkwkwkwkwkwkwk kemarin oleh DPR kan belum disahkan dalam paripurna,masih di tunda. Utk itu Silakan JUDICIAL REVIEW revisiuukpk UUKPK ini ke Humas_MKRI Berita_MK Jk TUNTUTAN MENANG silahkan MINTA/TUNTUT Presiden jokowi TERBITKAN PerPPUUKPK PerppuSekarangJuga PerpuSekarangJuga & ADILI para anggota DPR_RI yg MEMBERLAKUKANNYA TANPA TANDATANGAN Jokowi
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
UU KPK Resmi Berlaku, OTT Dinilai Tak Bisa Lagi DigelarPimpinan KPK khawatir tak bisa lagi melakukan OTT berdasarkan UU KPK hasil revisi yang hari ini sah berlaku. Presiden Jokowi diharapkan menerbitkan Perppu KPK. Makasih jokowi, anda adalah Presiden para koruptor terwahid. Pesta pora dimulai.....
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »