Revisi UU KPK Berlaku Hari Ini: Akhir Kisah OTT KPK?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tak ada lagi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para kepala daerah menyusul gencarnya penindakan KPK dua hari belakangan. Oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, harapan itu ditakutkan terkait dengan mulai berlakunya revisi Undang-Undang KPK yang bakal membatasi kemampuan OTT KPK.

Selain itu, kata Tjahjo, acara itu juga membicarakan starategi nasional pencegahan korupsi dan sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ia menyebutkan di hadapan Ketua KPK,"Kemarin juga kami sampaikan pada Ketua KPK, mudah-mudahan OTT KPK kepala daerah Kabupaten Indramayu itu yang terakhir," kata Tjahjo.

Dari OTT yang dilakukan Selasa malam sampai Rabu dini hari di Medan, tujuh orang diamankan. Perinciannya terdiri atas unsur kepala daerah/wali kota, kepala Dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut.

Sebab, menurut dia, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sempat disebut akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo atas UU KPK hasil revisi yang dinilai melemahkan KPK. Bahkan, Agus juga melontarkan pernyataan di hadapan hadirin yang merupakan perwakilan pemerintah daerah. Agus mengatakan, kemungkinan para penyelenggara pemerintahan daerah akan senang jika memang KPK tak bisa lagi menangkap tangan para pelaku korupsi seiring berlakunya UU KPK hasil revisi pada 17 Oktober 2019 ini.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memastikan UU KPK yang baru akan berlaku mulai 17 Oktober 2019. UU KPK itu akan berlaku secara otomatis setelah disahkan DPR RI 30 hari lalu pada 17 September 2019."Besok mulai jam 00.00 UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan langsung berlaku," ujar anggota Komisi III DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Sngt dsyngkn skli. Sungguh sngt mnyedihkn. Ini si Presiden bgmn sih!!!!

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Revisi UU KPK Berlaku 17 Oktober, Dewan Pengawas MenyusulPakar Hukum Tata Negara mengatakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang revisi UU KPK bakal berlaku pada 17 Oktober 2019
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »

Tanpa Tanda Tangan Presiden, UU KPK Hasil Revisi Resmi BerlakuMeski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu. Yang bikin dan sahkan itu siapa, tapi mendesak lembaga lain bikin aturan pengganti? Yg menjadi wakil anda, digaji dgn pajak dan melakukan ini semua itu siapa? Bagaimanakah analisa pemikiran intelektual anda? Aneh tidak sih? Wkwkwkwkwkwkwkwkwk kemarin oleh DPR kan belum disahkan dalam paripurna,masih di tunda. Utk itu Silakan JUDICIAL REVIEW revisiuukpk UUKPK ini ke Humas_MKRI Berita_MK Jk TUNTUTAN MENANG silahkan MINTA/TUNTUT Presiden jokowi TERBITKAN PerPPUUKPK PerppuSekarangJuga PerpuSekarangJuga & ADILI para anggota DPR_RI yg MEMBERLAKUKANNYA TANPA TANDATANGAN Jokowi
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

UU KPK Hasil Revisi Mulai Berlaku Besok, Ini Respons Agus Rahardjo - Tribunnews.comPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah pasrah dengan akan berlakunya UU KPK hasil revisi. Pak Agus saya mau tanya kenapa anda takut UUD KPK di rivisi?..... Tolong dong jelaskan.. KPK bukan malaikat Untuk sementara yang melakukan revisi adalah DPR yg merupakan representatif Rakyat...jadi rakyat menghendaki KPK bekerja dg pengawasan, salahnya dimana ?
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah'Yang pertama tentang UU KPK saya sedih karena terjadilah musibah KPK dilemahkan,' kata Mardani. Beenci...akuu.. PKS di DPR ikut setuju revisi UU KPK, lah kenapa Orang ini ngomonh beda? Munafik amat KPK DILEMAHKAN APA SOLUSI YG DIPERJUANGKAN OLEH PKS?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comKamis (17/10) besok, undang-undang baru lembaga antirasuah mulai diberlakukan. Diprediksi, kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum hingga Desember. Apakah ini yang membuat KPK 'tancap gas'? Siapa saja yang terciduk? Simak di
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »