Jokowi: UU KPK Perlu Penyempurnaan

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Presiden ingin KPK tetap lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi

PRESIDEN Joko Widodo menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah 17 tahun perlu penyempurnaan. Jokowi menyebut lembaga antirasywah itu diharapkan bisa lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

Dalam arahannya, ucap Kepala Negara, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Jokowi juga tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Selain itu, Presiden juga mempunyai pandangan lain ihwal beberapa poin dalam revisi UU KPK yang menjadi sorotan publik. Salah satunya terkait keberadaan dewan pengawas. Jokowi mengatakan ini perlu karena harus diawasi untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Oalah setuju revisi UU KPK toh

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Revisi UU KPK yang baru - Jokowi tetap ingin KPK berperan sentralPresiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sentral dalam pemberantasan korupsi meski ada revisi UU KPK No 30 tahun 2002 ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Kejanggalan Supres Jokowi soal Revisi UU KPK, Terburu-buru hingga Tak Libatkan KPK“Pembahasan ini terkesan terburu-buru, karena itu tidak keliru jika ada anggapan usulan perubahan ini dilakukan dengan niat negatif,” kata Fickar. Buat apa KPK dilibatkan ini kewenangan Presiden bersama DPR yang mewakili presiden otomatis pembantu presiden ya menteri KPK diminta saran atau tidak ngak ada kewajiban presiden melibatkan KPK dalam pembahasan di DPR LEBAY!!!
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Revisi UU KPK, Ini Sikap Jokowi Terkait Dewan Pengawas KPKPembentuk dewan pengawas KPK merupakan kewenangan presiden.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

KPK Sesalkan Sikap Jokowi Terkait Revisi UU KPKPimpinan KPK Minta Bertemu Pemerintah dan DPR Pertemuannya dibuat terbuka...itu baru bagus
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Jokowi Dinilai Semestinya Tak Perlu Buru-buru Respons Usulan Revisi UU KPKBerdasarkan aturan undang-undang, Presiden mempunyai waktu 60 hari dalam mempertimbangkan RUU usulan DPR. Sudah direncanakan gausah heran kalau buru-buru
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Jokowi Nilai Perlu Penyempurnaan UU KPK Lewat RevisiPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »