Revisi UU KPK, Ini Sikap Jokowi Terkait Dewan Pengawas KPK

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pembentuk dewan pengawas KPK merupakan kewenangan presiden.

.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . Namun, Jokowi memberikan sejumlah catatan dalam revisi UU tersebut, salah satunya terkait pembentukan dewan pengawas KPK.

Yasonna melanjutkan, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi. Pemerintah, kata Yasonna juga membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan rekam jejak calon anggota pengawas mengenai.

"Dalam RUU ini pemerintah mengusulkan adanya rentang waktu yang cukup untuk mengalihkan penyelidik dan penyidik tersebut dalam wadah Aparatur Sipil Negara, dengan tetap memperhatikan standar kompetensi mereka," ujar Yasonna. Presiden menekankan, KPK merupakan lembaga independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif, karena melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi – Kompas.idNawawi Pomolango merupakan calon pimpinan KPK pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Selain dia, ada empat capim KPK lain yang juga akan diuji hari ini. “Pimpinan KPK tidak pernah mau menghormati lembaga lain yang ingin membantu mereka,' Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Capim KPK Lili Pintauli Dicecar Soal Revisi UU KPK, Ini JawabnyaPolitikus Partai Demokrat Erma Suryani mencecar Capim KPK Lili Pintauli agar menjelaskan keberpihakannya kepada revisi UU KPK..
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pembahasan Revisi UU KPK dan UU MD3 Dimulai Malam IniPembahasan ini dilakukan hanya sehari setelah Surat Presiden (Surpres) disampaikan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Komisioner KPK: Mengapa pembahasan revisi UU KPK tertutup dan dikebut?Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai pembahasan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tampak tertutup dan dilakukan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Ahli Hukum UGM: Revisi UU KPK agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi. Baguslah kalau ada ahli hukum (dari UGM) yg menyatakan bahwa UU KPK perlu juga di revisi.. Karena saya yakin pasti ada yg tdk beres dgn KPK... Di negara ini jngn sampai ada klp yg mau mendirikan negara di dalam negara..merasa plg benar dan alergi thd kritik yg masuk.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Capim KPK Luthfi: Revisi UU KPK Harus Hati-HatiRevisi UU akan percuma kalau UU yang disahkan justru digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mantap
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »