Pakar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar mengutip adegium 'Het recht hink achter de feiten aan' yang artinya hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman.
Salah satunya ialah surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang menjadi salah satu poin revisi. “Tapi sekarang kalau di KPK ini mau diapain? Tidak bisa diapa-apain jadi mangkrak kasusnya. Sekarang ada 18 kasus mangkrak di KPK," ujarnya.Selain itu, sambungnya, dewan pengawas KPK juga dibutuhkan guna menyupervisi kewenangan penyadapan lembaga antirasywah.
Baguslah kalau ada ahli hukum (dari UGM) yg menyatakan bahwa UU KPK perlu juga di revisi.. Karena saya yakin pasti ada yg tdk beres dgn KPK... Di negara ini jngn sampai ada klp yg mau mendirikan negara di dalam negara..merasa plg benar dan alergi thd kritik yg masuk.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Capim Johanis Sebut WP KPK Bisa Diproses Hukum karena Tutup Logo KPKCapim KPK Johanis Tanak terang-terangan menyindir wadah pegawai KPK yang menggelar aksi menolak revisi UU KPK dengan menutup logo KPK. Apa katanya? KPK CapimKPK Ketika KPK menjadi lembaga 'Superbody' maka yg mewakilinya (de facto) adalah Wadah Pekerja WP KPK. Mengenai penutupan logo KPK secara arogan: 'Tetap ditutup sampai UU revisi benar-benar dicabut,' kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo.. Tanpa revisi UU KPK SaveKPK = SaveTalibanKPK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Aksi Tolak Revisi UU KPK di UGMFoto Mahasiwa dari Fakultas Hukum UGM melakukan aksi di acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2019 di UGM, Yogyakarta. Mereka menolak Revisi UU KPK. Begini aksi mereka: UGM UUKPK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Rektor UGM Prihatin Atas Rencana Revisi UU KPKUGM selalu mendukung upaya penguatan KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Kader Muda NU: Revisi UU KPK tidak lemahkan KPKKader Muda Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan sikap mendukung rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... rinovkadina Maklum belakangan banyak kader NU duduk di partai terindikasi korupsi BNPB Bangka Tengah Catat 50 kasus kebakaran hutan KebakaranHutanMakinMenggila
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Kewenangan KPK harus Berdasarkan Hukum Acara PidanaKewenangan KPK, seperti penyadapan dan OTT dinilai tidak diatur dalam KUHAP Tapi pak, harusnya juga tidak membatasi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan yang memang belum ada harusnya bisa dibenahi dengan sistematis yang baik tanpa mengubah perananan KPK TolakRevisiUUKPK
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pandangan Pakar Hukum Tata Negara Soal Dewan Pengawas KPKPembentukan Dewan Pengawas KPK masih perlu dikaji secara profesional.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »