Presiden menyampaikan hal itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikono dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Karena itu, ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK maka tugas pemerintah adalah meresponnya, menyiapkan Daftar Isian Masalah dan menugaskan menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan bersama DPR. Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi – Kompas.idNawawi Pomolango merupakan calon pimpinan KPK pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Selain dia, ada empat capim KPK lain yang juga akan diuji hari ini. “Pimpinan KPK tidak pernah mau menghormati lembaga lain yang ingin membantu mereka,' Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
KPK Sesalkan Sikap Jokowi Terkait Revisi UU KPKPimpinan KPK Minta Bertemu Pemerintah dan DPR Pertemuannya dibuat terbuka...itu baru bagus
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK, Ini Sikap Jokowi Terkait Dewan Pengawas KPKPembentuk dewan pengawas KPK merupakan kewenangan presiden.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisioner KPK: Mengapa Pembahasan Revisi UU KPK Dikebut?'Ada kegentingan apa sehingga tertutup antara pemerintah dan parlemen?' Pemerintahan sekarang memang terbaek.. :) Karena eh karena.. berjudi itu haram.. wkwkwkwkw
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Prof Romli: Revisi UU KPK Tidak Lemahkan KPKDewan pengawas penting untuk memastikan pimpinan dan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berlaku sewenang-wenang.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Ahli Hukum UGM: Revisi UU KPK agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi. Baguslah kalau ada ahli hukum (dari UGM) yg menyatakan bahwa UU KPK perlu juga di revisi.. Karena saya yakin pasti ada yg tdk beres dgn KPK... Di negara ini jngn sampai ada klp yg mau mendirikan negara di dalam negara..merasa plg benar dan alergi thd kritik yg masuk.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »