.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Diketahui pada Rabu Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR.
"Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi," kata Syarif saat dikonfirmasi, Kamis .
Pertemuannya dibuat terbuka...itu baru bagus
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan KPK Sesalkan Sikap Istana yang Kirim Supres ke DPRLaode menuding ada konspirasi untuk melucuti kewenangan KPK. Terkejut benar dengan Pimpinan KPK, yang menuding Lembaga Tinggi Negara 'Presiden dan DPRRI' ...🙄🙄🙄 KPK Lebih Tinggi ya ...? Tanya Tentunya, kalau di Revisi pasti ada yg tidak beres di Lembaga KPK itu sendiri. Jgn su,udhon dulu to pak,krn presiden pasti ingin lebih baik kinerja KPK nya kok.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Demokrat Belum Ambil Sikap Soal Revisi UU KPK'KPK itu tidak boleh dilemahkan,' kata Ibas.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Dua Poin dalam Revisi UU KPK Ini yang Dinilai Lemahkan KPKDua poin yang dimaksud, yakni pembentukan dewan pengawas KPK dan KPK yang menjadi lembaga pemerintah. Rusak..
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Kader Muda NU: Revisi UU KPK tidak lemahkan KPKKader Muda Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan sikap mendukung rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... rinovkadina Maklum belakangan banyak kader NU duduk di partai terindikasi korupsi BNPB Bangka Tengah Catat 50 kasus kebakaran hutan KebakaranHutanMakinMenggila
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Pakar nilai revisi UU KPK perlu untuk benahi KPKPakar hukum pidana, Chairul Huda menilai perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk membenahi lembaga antirasuah ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Capim KPK Wajib Tandatangani Kontrak Jalankan Revisi UU KPKPara capim KPK diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »