Pakar nilai revisi UU KPK perlu untuk benahi KPK

Jakarta - Pakar hukum pidana, Chairul Huda menilai perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk membenahi lembaga antirasuah itu.

Ia pun menyoroti penyadapan yang dilakukan KPK. Menurut dia, penyadapan itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga pengawasannya melalui peradilan sistem pidana yang masuk ke dalam hukum acara."Hukum acaranya ada tidak tentang penyadapan ini? Enggak ada. Jadi di sini perlu revisi UU KPK tentang hukum acara bagaimana menyadap," katanya.

Huda juga menyoroti tindakan Operasi Tangkap Tangan yang kerap dilakukan oleh KPK namun tidak ada aturannya dalam KUHAP. "Jadi, harus tetap ada yang dibenahi, cuma yang mana yang harus dibenahi. Bukan tidak mungkin masuk kepentingan para mantan koruptor atau para calon koruptor dalam revisi ini," ujarnya."Jangan sampai ada yang menunggangi atau koruptor turut terlibat untuk melakukan perlawanan balik," katanya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Respons Capim KPK Irjen Firli Bahuri Sikapi Soal Revisi Undang-Undang KPK - Tribunnews.comCalon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) tersebut revisi undang-undang merupakan hak pemerintah dan badan legislatif
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Pakar: Revisi UU KPK untuk kembalikan tujuan KPK seperti saat dibentukPakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengatakan wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajar untuk mengembalikan semangat ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Pakar: Revisi UU KPK Kembalikan Tujuan KPK Saat DibentukMenurut Romli, KPK dibentuk sebagai lembaga yang fokus menangani masalah korupsi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pengamat nilai usulan revisi UU KPK tak sesuai undang-undangPengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Pengamat: Usulan Revisi UU KPK tak Sesuai Undang-UndangPengamat berharap Presiden Jokowi membatalkan pembahasan soal revisi UU KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Lebih dari Seribu Dosen Tolak Revisi Undang-Undang KPK1.717 dosen dari 31 universitas menyebutkan revisi Undang-Undang KPK akan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »