Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru mencapai Rp 18,45 triliun. Nilai itu setara 21,1 persen dari pagu awal Rp 87,55 triliun.
“Jadi meskipun memang sekarang masih Rp 18,45 triliun, akan terjadi percepatan termasuk juga anggaran yang disediakan di dalam rangka menyambut Pilkada. Dan daerah-daerah yang terkena cukup signifikan yang kita sebutkan zona merah,” kata dia. “Kalau konteksnya Pilkada, kita harus pastikan bahwa mereka ber-exercise dalam politik ini membuktikan bahwa mereka dapat mengendalikan 2 hal yang penting ini,” kata dia.
"Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan yang masih bisa didapatkan di saat COVID-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa . Menurut Akbar, kekhawatiran juga muncul lantaran dalam rancangan aturan kampanye, Komisi Pemilihan Umum berencana tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser sebagai salah satu metode kampanye pilkada sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan peraturan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Ogah Tunda Pilkada? Silakan Bandingkan dengan Anjuran Beribadah di RumahMigran Care mengkritik pemerintah, DPR dan KPU yang tak mau menunda pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi corona. pilkada
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Empat Alasan Jokowi Putuskan tidak Tunda Pilkada Serentak |Republika OnlineMenkopolhukam jelaskan empat alasan Jokowi tidak tunda pilkada serentak. Penegakan protokol kesehatan bisa tegas? Saya sangsi. Plt g bs ambil kebijakan strategis? Itu kan dlm kondisi normal, dlm kondisi darurat semacam ini masak harus pake aturan normal? Jujur ajalah, haus kuasa serah lah gw golput! Mau 1.000 alasan pun tetap tidak akan bisa mengalahkan keselamatan nyawa rakyat.. Melindungi segenap bangsa indonesia itulah yg harusnya dijamin menurut pembukaan UUD 45.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Istana: Pemerintah Akan Pertimbangkan Usulan Tunda Pilkada 2020 - Tribunnews.comTenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan masukan soal penundaan Pilkada. Lho kan.... pelurusan atas jubir yang ditunggu sudah muncul BrowSniperBack PRESIDEN MERASA HEBAT AKIBAT KEPENTINGAN KELUARGA. JOKOWI Wajah Doni Gahral Makin mirip dengan Moledoko
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
GNPF Sumut Sindir Jokowi soal Pilkada, Timses Bobby: Kami Fokus KonsolidasiGNPF Ulama Sumut menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menunda Pilkada 2020 gara-gara anak-mantunya maju. Timses Bobby Nasution mengaku bakal mematuhi keputusan pemerintah soal Pilkada. BobbyNasution sirik tanda tak mampu
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Pemerintah tunda Pilkada Serentak 2020? Ini penjelasannyaSeorang pengguna Facebook terlihat membagikan tangkapan layar secarik kertas bertuliskan "Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan ... Mending TundaPilkada jangan korbankan rakyat demi demokrasi prosedural hanya melibatkan rakyat sbg tukang coblos
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »