REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mendengarkan pendapat dari seluruh unsur masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Setelah mempertimbangkan, presiden berpendapat Pilkada serentak tidak perlu ditunda dan tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
"Karena jangan sampai pilkada itu menjadi kluster baru. Jadi sumber bencana yang memperbesar tragedi Covid-19 ini," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. "Semuanya didengar, ada yang ingin menunda yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti dari NU, Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda. Itu semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya," ujarnya.
"Jadi, pembicaraannya sudah mendalam, semua sudah didengar. Alasan-alasan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden. Satu, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan," katanya.
Aku luwih dinging saksi yen aturane KPU bisa dilaksanakan alias ora percoyo. Sakliyane hak milih /dipilih rakyat yo duwe hak ora milih, yo yen Pemerintah tetep nekat PB NU n Muhammadiyah kan biso nganjurke konstituenne nggunake hak ora milih...
sbnrny bingung juga. gunanya ganti kepala daerah disaat skrg apa? proker2 (kepala daerah terpilih) emg yakin bisa terlaksana di tengah pandemi gini?
Orang yang ngetawain dan maki2 jokowi ini mungkin dia blm ketemu langsung. Sebaik dan sehumbel itu dia sama orang baru, salah satunya ke gw yg awalnya ngamuk sama dia malah bisa jadi temen. Semua yg udh ketemu dia pasti sependapat sama gw
Bukan urusan saya ....
Kata RG biar ada org yg nda balik jadi tukang martabak
Alasan yg sebenarnya adalah dia usah gak sabar pengen liat anak sama menantu nya jadi Kepala Daerah.. mumpung lagi Corona, konsentrasi masyarakat terpecah, jadi bisa di manfaatkan untuk memuluskan langkah sanak saudara handai taulan
Biar anaknya pasti jadi pejabat penguase lah ye....
Tegas sebagai sebagai bapak dan mertua. Semua untuk kesejahteraan mereka.
Kebanyakan alasan si joki ini... biar banyak yang mati? Keblinger
Mau 1.000 alasan pun tetap tidak akan bisa mengalahkan keselamatan nyawa rakyat.. Melindungi segenap bangsa indonesia itulah yg harusnya dijamin menurut pembukaan UUD 45.
serah lah gw golput!
Penegakan protokol kesehatan bisa tegas? Saya sangsi. Plt g bs ambil kebijakan strategis? Itu kan dlm kondisi normal, dlm kondisi darurat semacam ini masak harus pake aturan normal? Jujur ajalah, haus kuasa
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »