.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengaku heran dengan sikap pemerintah dan DPR yang tidak melibatkan KPK dalam revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Padahal, lembaga antirasuah adalah pihak yang paling berkepentingan dalam perubahan regulasi tersebut.
Baca Juga Agus menilai, proses revisi UU KPK ini melompati perbaikan regulasi terkait lainnya yang seharusnya dilakukan pemerintah dan DPR. Terlebih, sejumlah poin dalam draf RUU itu dinilai akan melemahkan bahkan melumpuhkan KPK. Menurutnya, UU Tipikor seharusnya direvisi terlebih dahulu untuk mengakomodasi sejumlah poin dalam Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Padahal, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU nomor 7 tahun 2006.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi – Kompas.idNawawi Pomolango merupakan calon pimpinan KPK pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Selain dia, ada empat capim KPK lain yang juga akan diuji hari ini. “Pimpinan KPK tidak pernah mau menghormati lembaga lain yang ingin membantu mereka,' Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Ketua DPR Telah Terima Surpres Revisi UU KPKSurpres itu menandakan kesetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua KPK Ungkap Persetujuan Jokowi soal Urutan Revisi UUUsulan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski dengan catatan. Itu bkn domain anda pak, mari kita bekerja sesuai tupoksinya pak
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Ahli Hukum UGM: Revisi UU KPK agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi. Baguslah kalau ada ahli hukum (dari UGM) yg menyatakan bahwa UU KPK perlu juga di revisi.. Karena saya yakin pasti ada yg tdk beres dgn KPK... Di negara ini jngn sampai ada klp yg mau mendirikan negara di dalam negara..merasa plg benar dan alergi thd kritik yg masuk.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Capim KPK Luthfi: Revisi UU KPK Harus Hati-HatiRevisi UU akan percuma kalau UU yang disahkan justru digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mantap
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
KPK Sesalkan Sikap Jokowi Terkait Revisi UU KPKPimpinan KPK Minta Bertemu Pemerintah dan DPR Pertemuannya dibuat terbuka...itu baru bagus
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »