.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dan hukum pemerintahan, Juanda mengatakan langkah Pimpinan KPK mengembalikan tanggung jawab kepada Presiden harus disikapi dengan pemanggilan terhadap seluruh pimpinan tersebut oleh Kepala Negara."Presiden harus memanggil komisioner KPK yang masih ada, kecuali yang sudah mengundurkan diri.
Baca Juga Adapun terkait dikembalikannya tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden oleh pimpinan KPK, Juanda memandang dalam hal ini maka secara fungsional segala fungsi, wewenang pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab Presiden. Meskipun, pimpinan KPK tidak menyatakan mundur, namun pengembalian mandat berarti pimpinan KPK enggan menjalankan mandat tersebut.
Langkah pimpinan KPK itu, kata dia, bisa juga merupakan bentuk protes atas kejadian yang ada saat ini. Bisa pula sebagai strategi mendesak Presiden agar melakukan pembenahan keadaan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan KPK baru - Gerindra: Pimpinan KPK harus tolak revisi UU KPKPartai Gerindra menyatakan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, mempunyai tugas bersama pegawai KPK ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Pakar hukum sebut Presiden harus segera panggil pimpinan KPKPakar hukum tata negara dan hukum pemerintahan Juanda mengatakan langkah Pimpinan KPK mengembalikan tanggung jawab kepada Presiden harus disikapi dengan ... Pecat saja semua, komisioner kpk, gak mau kerja tapi gaji mau terima..
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Firli Nilai KPK Harus Bertanggung Jawab ke PresidenMenurut Firli, harus ada penataan penguatan KPK pada sistem ketatanegaraan. Setuju
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Capim KPK Luthfi: Revisi UU KPK Harus Hati-HatiRevisi UU akan percuma kalau UU yang disahkan justru digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mantap
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Capim KPK Sigit Danang: WP KPK Harus DitertibkanSigit, Capim KPK yang juga pejabat di Ditjen Pajak, menyetujui pegawai KPK berstatus ASN, ada kewenangan SP3, dan Dewan Pengawas.
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Ketua KPK Serahkan Pengelolaan KPK ke PresidenAgus berharap Jokowi dapat berkenan mengajak diskusi pimpinan KPK. Nanti dibilang intervensi?! Cengeng Presiden hanya 2 kali bisa bertemu dengan mu para pengecut.! 1.sewaktu kamu dilantik. 2.sewaktu masa jabatanMu berakhir. Jadi jangan lah seperti anak2 yg berharap meminta permen ke orang tua sementara anda dipilih bukan jadi anak2. CEMEN.!
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »