Kpk, Capim Kpk

Kpk, Capim Kpk

Capim KPK Sigit Danang: WP KPK Harus Ditertibkan

Sigit, Capim KPK yang juga pejabat di Ditjen Pajak, menyetujui pegawai KPK berstatus ASN, ada kewenangan SP3, dan Dewan Pengawas.

12.9.2019

Sigit, Capim KPK yang juga pejabat di Ditjen Pajak, menyetujui pegawai KPK berstatus ASN, ada kewenangan SP3, dan Dewan Pengawas.

Sigit, Capim KPK yang juga pejabat di Ditjen Pajak, menyetujui pegawai KPK berstatus ASN, ada kewenangan SP3, dan Dewan Pengawas.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Sigit Danang Joyo berjanji menertibkan WP KPK (Wadah Pegawai KPK) jika terpilih menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu.'Bagi saya, WP KPK ini memang harus ditertibkan, mengenai pola relasi antara pimpinan dan bawahan, dengan pegawai, termasuk pola komunikasi ke luar institusi KPK,' ujar Sigit menjawab pertanyaan anggota Komisi Hukum DPR dalam fit and proper test di Gedung DPR, Senayan, pada Rabu lalu, 10 September 2019.Menurut Sigit, yang kini Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, WP KPK terlalu leluasa mengungkap masalah internal kepada pihak luar. Itu memunculkan ketidaksinkronan antara pegawai dan pimpinan KPK. 'Kalau organisasi yang baik itu harus satu kata ke pihak luar.'Posisi WP KPK menjadi salah satu poin dalam revisi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).Berdasarkan draf revisi UU KPK versi DPR, pegawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan lagi entitas independen yang terpisah dari pemerintah seperti saat ini.WP KPK dan sejumlah pegiat antikorupsi tentu saja mengkritik revisi status kepegawaian tersebut. Jika revisi disetujui, karyawan KPK harus tunduk kepada struktur birokrasi. Sigit Danang Joyo menyatakan menyetujui revisi UU KPK tapi dengan sejumlah catatan. Dia menyetujui penambahan kewenangan KPK mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) tapi harus ketat. Dia juga setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK. 'Karena dia (KPK) punya kewenangan superbody, maka konsekuensi logisnya adalah pengawasannya harus kuat.'Pengawasan KPK selama ini ditangani oleh internal dengan pejabat selevel eselon II. Capim KPK tersebut mengusulkan anggota Dewan Pengawas KPK ditunjuk oleh Presiden.DEWI NURITA Baca lebih lajut: Tempo News Room

Capim KPK Sigit Danang Dukung Revisi UU KPKCapim KPK tengah mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Khawatir KPK Abuse of Power, Capim KPK Sigit Ingin SP3 Dibatasi'Mengenai SP3, SP3 tentu saya sangat setuju. Itu penguatan tapi agak berlebihan kalau SP3 dibuka ruangnya terlalu lebar itu penguatan berlebihan' kata Sigit. KPK Capim KPK

Alasan Capim KPK Sigit Danang Joyo Setuju Ada Dewan PengawasCapim KPK Sigit Danang Joyo mengatakan, pengawasan di KPK , terutama untuk etik, masih sangat rendah karena levelnya hanya setingkat eselon II. Capim KPK

Capim Sigit Setuju Kewenangan SP3 KPK dan Dewan PengawasCapim KPK Sigit Danang setuju soal dibuat kewenangan SP3 dan pembentukan dewan pengawas KPK .

Capim Sigit Nilai Pimpinan dan Pegawai KPK Tidak KompakMenurutnya, festivalisasi OTT salah satu faktor yang membuat indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan.

Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi – Kompas.idNawawi Pomolango merupakan calon pimpinan KPK pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Selain dia, ada empat capim KPK lain yang juga akan diuji hari ini. “Pimpinan KPK tidak pernah mau menghormati lembaga lain yang ingin membantu mereka,' Polhuk AdadiKompas



Desmond Gerindra Ingin Prabowo Jadi Capres 2024 dan Anies Wapresnya

Sitti Hikmawatty KPAI, Ahli Gizi yang Picu Kontroversi

Dewan Kritik Anies: Banjir Berkali-kali Namanya Keterlaluan

Gara-gara Isap Ganja, Pria AS Ereksi 18 Jam

PKS: Anies Punya Modal Besar Jadi Capres 2024, di Barisan Muda Dia Terdepan

WHO Sebut Vaksin Corona Baru Tersedia Setahun Lagi

Digugat Rp 9,5 M, Gen Halilintar Pastikan Tak Ambil Untung dari Cover 'Lagi Syantik'

Tulis Komentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Berita Terbaru

Berita

12 September 2019, Kamis Berita

Berita sebelumnya

Warga Rela Disengat Matahari demi Mengantar Kepergian Habibie

Berita selanjutnya

Cinta Habibie untuk Ainun yang Diteladani Indro Warkop
Golkar Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan Prabowo Kunjungi UEA Bahas Diplomasi Pertahanan Panas Ekstrem, Kerang-kerang di Selandia Baru Mati Hujan Deras Pada Dini Hari, Sejumlah Wilayah di Jakarta Banjir Dini Hari, Warga Bantaran Kali Jakarta Diimbau Waspada Banjir Hujan Deras, Banjir Melanda Pejaten Timur Jaksel BNPB: Drainase Buruk Penyebab Banjir di Perumahan Harapan Indah Bekasi Peta Pertarungan Prabowo Vs Anies di Survei Median Pecahkan Rekor! Sensasi Makan Malam Tertinggi di Gunung Everest Pintu Tol Rorotan Ditutup Sementara Imbas Genangan Air : Okezone Megapolitan Irlandia Kecam Rencana Israel Buat Ribuan Rumah di Yerusalem Jadi Anggota Kehormatan Banser, Gibran Dapat Tugas Gaet Milenial
Desmond Gerindra Ingin Prabowo Jadi Capres 2024 dan Anies Wapresnya Sitti Hikmawatty KPAI, Ahli Gizi yang Picu Kontroversi Dewan Kritik Anies: Banjir Berkali-kali Namanya Keterlaluan Gara-gara Isap Ganja, Pria AS Ereksi 18 Jam PKS: Anies Punya Modal Besar Jadi Capres 2024, di Barisan Muda Dia Terdepan WHO Sebut Vaksin Corona Baru Tersedia Setahun Lagi Digugat Rp 9,5 M, Gen Halilintar Pastikan Tak Ambil Untung dari Cover 'Lagi Syantik' Acungkan Jempol, Ini Pelaku Pem-bully Pria Berkebutuhan Khusus di Jaksel Satu Pasien Isolasi di RSMH Palembang Negatif Corona Yasonna Heran Angkasa Pura II Tak Beri CCTV soal Harun Masiku Hamil di Kolam Renang Jadi Berita Terpopuler Media Inggris Rano Karno Akui Terima Rp 7,5 M dari Wawan Terkait Pilkada 2011 - Tribunnews.com