.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch menilai jika pembentukan dewan pengawas bakal memperlambat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi . Hal tersebut dilontarkan menyusul izin penyadapan KPK yang harus dikeluarkan dewan pengawas nanti.
Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penyadapan berpotensi melanggar privasi individu. Oleh karena itu, dia mengatakan, semua wewenang penyadapan bukan hanya KPK perlu diatur oleh UU khusus. Dia mengungkapkan, lembaga negara independen pada belahan dunia manapun tidak mengenal adanya organ khusus pengawasan. Dia mengatakan, untuk sektor penindakanpun sejatinya yang mengawasi KPK adalah institusi kekuasaan kehakiman.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Sebut KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas dan SP3, Begini PenjelasannyaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan langkah tepat ketika menyetujui dua poin di dalam Revisi UU KPK. ICW
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasehat KPKFungsi dewan tersebut juga harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menggangu proses penegakan hukum.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Jokowi: Penyadapan Harus Disetujui Dewan PengawasDewan Pengawas akan diangkat oleh presiden dan dijaring lewat panitia seleksi. Ternyata dia juga takut di tangkap tangan kpk ,hahahaha
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Setuju Pembentukan Dewan Pengawas untuk KPKPresiden RI Joko Widodo menjelaskan isi dari surpres terkait revisi UU KPK yang telah ia kirimkan ke DPR, salah satunya menyetujui keberadaan dewan pengawas. 'Namun, sambung Jokowi, untuk menjamin independensi KPK maka dewan pengawas itu harus berada di internal lembaga antirasuah. Menurutnya, anggota dewan pengawas itu harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi.' ClickUnbait Pastikan dewan pengawas KPK bukan dewan Pembina Koruptor..bisa? Belum menyetujui, tp lagi tahap pembahasan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Jokowi Setuju Penyadapan KPK Melalui Izin Dewan PengawasPresiden Jokowi tidak setuju proses penyadapan di KPK harus meminta izin dari pihak eksternal. Menurut Jokowi, KPK hanya perlu meminta izin dari dewan pengawas. Begini katanya: Jokowi UUKPK Diam kau jokowi ... Sudah kau serahkan urusan revisi UU KPK menkumham... TAPI PAK AUAHHHH Ribet pak,kalau yg disadap koncone dewan pengawas piye? dadi ewuh pakewuh maneh!
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Jokowi Dukung Pembentukan Dewan Pengawas dan Kewenangan KPK Terbitkan SP3Presiden mengatakan, pemerintah meminta batas maksimal SP3 adalah dua tahun, berbeda dengan usulan DPR yang hanya satu tahun. Undang Undang RI memaksa Rakyat hanya mampu melihat dan mengelus Dada ketika mereka para wakil rakyat DPR memilih dan menetapkan ketua KPK dan RTU KPK , mungkinkah kita bisa percaya pada mereka yang banyak menghuni Rumah Pesakitan KPK SEBAIKNYA KEWENANGAN KPK_RI TERBITKAN SP3 DITIADAKAN karena potensial menjadi peluang deal politik maupun disuap; Selain itu, bisa menjadi dalih kurang serius menangani dan atau berspekulasi 👈jokowi
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »