ICW Sebut KPK Tidak Perlu Dewan Pengawas dan SP3, Begini Penjelasannya

  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 18 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan langkah tepat ketika menyetujui dua poin di dalam Revisi UU KPK. ICW

Donal menerangkan, KPK tidak perlu memiliki dewan pengawas. Pembentukan dewan pengawas justru terkesan intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan KPK.

Ketika setuju dengan Dewan Pengawas untuk KPK, Jokowi beralasan bahwa setiap lembaga negara di Indonesia harus memiliki pengontrol. "Setelah hak angket itu kan, KPK menjadi objek pengawasan DPR. Terkecuali kasus hukum. Itu yang menjadi pengecualian dalam keputusan di Mahkamah Konstitusi. Keuangan diaudit oleh BPK," lanjut dia.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

ICW Sebut Jokowi dan DPR Seirama dalam Pelemahan KPKIndonesian Corruption Watch (ICW) menyebut DPR, Panitia Seleksi capim KPK, dan Presiden Jokowi, seirama dalam pelemahan KPK sahabatICW mas mas Pastinya... ICW jangan seenaknya bicara, sebut DPR, Pansel Capim KPK & Presiden Jokowi seirama dalam pelemahan KPK, ICW & KPK jangan menganggap diri terbaik, sekiranya ada Yg sebut 'selama ini ICW bersekongkol Dgn KPK' menolak Pansel maupun revisi, apakah bisa diterima ICW?
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »

Alexander Marwata Sebut Tidak Terkesan dengan OTT KPKMenurut Marwata hanya orang goblok yang bisa terkena OTT KPK.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Capim Johanis Sebut WP KPK Bisa Diproses Hukum karena Tutup Logo KPKCapim KPK Johanis Tanak terang-terangan menyindir wadah pegawai KPK yang menggelar aksi menolak revisi UU KPK dengan menutup logo KPK. Apa katanya? KPK CapimKPK Ketika KPK menjadi lembaga 'Superbody' maka yg mewakilinya (de facto) adalah Wadah Pekerja WP KPK. Mengenai penutupan logo KPK secara arogan: 'Tetap ditutup sampai UU revisi benar-benar dicabut,' kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo.. Tanpa revisi UU KPK SaveKPK = SaveTalibanKPK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Penasihat KPK Tsani Sebut Firli Bakal Berhadapan dengan Internal KPKIrjen Firli Bahuri dipilih DPR sebagai Ketua KPK. Penasihat KPK Tsani Annafari mengatakan Firli bakal berhadapan dengan internal KPK. Dgn Polri sbg pemimpin KPK, baiknya KPK dibubarkan saja. Cuma buang uang. Pakai saja Polri Org yg diduga bermasalah jadi pimpinan kpk, irjen polisi , mending kpk dibubarin aja kan udah ada polisi... Rombak internal Pak byk yg sdh trlalu lama didlm
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komisioner KPK Saut Situmorang Sebut Habibie Sebut Sosok InspiratifMeninggalnya Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie membuat semua orang berduka, termasuk salah satunya Wakil...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Soal Supres Revisi UU KPK, ICW: Jokowi Lebih Dengar ParpolICW menilai surat presiden (surpres) revisi UU KPK akan menjadi sejarah buruk bagi Presiden Joko Widodo. Simak selengkapnya di sini: Kabar ini tenggelam dibalik kabar duka. liat rujukan konstitusinya bro. jangan dengan egomu. jangan merasa paling bisa dan paling benar. Apalah kerja ICW cuman cuap cuap gak jelas, sok paling bisa segalanya, Icw bisa cegah korupsipun tidak, cuman ngumpulin data korupsi lalu kritik lalu apa lagi coba...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »