TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rancangan undang- undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tercantum Pasal 170 ayat 1 yang isinya adalah UU tersebut bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah atas nama percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja Pemerintah Pusat.
Ayat selanjutnya menyebut dalam rangka penetapan PP ini, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR.Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Nur Aini, mengatakan pasal ini perlu diwaspadai. Alasannya, kata dia, pintu untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja tertutup karena pemerintah pusat bisa kembali mengubahnya melalui PP.
harihoree1 UU KPK aja katanya mau si perpreskan nyatanya anginnnnn BPIP_AlihkanSkandalBUMN
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Omnibus Law: Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak LingkunganPemerintah tetap bisa menindak tegas para perusak lingkungan lewat aturan di RUU Omnibus Law RUUOmnibusLaw
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
RUU Omnibus Law, Sekjen KLHK: Pemerintah Tetap Tindak Tegas Perusak LingkunganMenggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Susun Omnibus Law, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar PrinsipKetiadaan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja di situs resmi milik pemerintah dan DPR RI dinilai melanggar prinsip pembentukan undang-undang.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Dua Pasal UU Pers Berubah di Omnibus Law RUU Cipta KerjaPada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. UU sapu jagat pesanan pengusaha jahat untuk memeras kekayaan SDA Indonesia dan keringat rakyat sampai sekarat apa artinya omnibus? dan kenapa namanya omnibus?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Respons Sekjen KLHK Terkait Perusak Lingkungan Dalam RUU Omnibus LawKLHK menegaskan revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law), tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan. MenteriSiti
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Dalam Omnibus Law, Jam Lembur Buruh Jadi Lebih LamaWaktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »