PAKAR Hukum Pidana FHUI, Teuku Nasrullah menyatakan pelaksanaan Virtual Polisi sejatinya sudah baik. Namun, dengan catatan harus dijalankan dalam frame agar menghindari terganggunya kebebasan berekspresi dan mengemukan pendapat, kritik, dan koreksi di dunia maya.
Ketika ditanya terkait pernyataan Fatia Maulidiyanti selaku Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang mengatakan Virtual Polisi sebagai alat represi baru Polri di dunia digital, Nasrullah mengatakan bahwa pernyataan KontraS lebih bersifat peringatan dini kepada lembaga Polri agar mencegah dirinya terjebak pada langkah represif dalam penegakan hukum.
Lebih lanjut Nasrullah, mengatakan, masyarakat tidak perlu merasa ketakutan dengan peringatan virtual polisi. "Setelah pelakunya diproses, mereka dilepaskan dengan cukup meminta maaf dengan materai 6.000. Sebagian menerimanya, namun bagaimana dengan korbannya. Benar kan?," ujar dosen Pidana Universitas Indonesia asal Aceh ini.
Sementara itu, ahli Digital Forensik Ruby Alamsyah mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau efektivitas virtual polisi.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Analisis Pakar Psikologi Forensik Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPKKetimbang melakukan Tes Wawasan Kebangsaan, KPK diminta melakukan penilaian secara berkala terhadap para pegawainya.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Pidana: Penertiban Dunia Maya Tergantung Efektivitas Virtual Police - Tribunnews.comDengan Virtual Police, Kapolri dinilai telah membuat terobosan di bidang politik penegakan hukum yang persuasif.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Pakar: Tidak Mungkin Pemerintah yang Sekarang Selamatkan KPKPakar dan eks Komisioner KPK pesimistis pemerintah akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan KPK, yang masih mungkin dilakukan adalah mempertahankan 75 pegawai. '... sebuah cara yang masih bisa dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan KPK, yakni berjuang mempertahankan 75 pegawai yang diisukan bakal dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)' (Bivitri) Whatt gak lolos TWK kok dibela? ini lembaga KPK lho gak main2 tesnya! Menutupi harun masiku dan bansos yg sampai saat ini hilang Mereka yg melemahkan KPK tdk ubahnya PARA PENYAMUN yg berlindung topeng Kewenangan dan UU... Lalu dgn pongah dan angkuhnya merasa Paling berwawasan Kebangsaan dan Paling NKRI.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pakar: UU No 2 Tahun 2020 Lindungi Pihak Ketiga yang Beritikad BaikSonyendah Retnaningsih menyatakan bahwa pihak ketiga yang membantu program pemerintah di saat pandemi patut dilindungi secara hukum.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »