Menkumham Bantah Perppu 1/2020 Abaikan Hak Anggaran DPR |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly membantah anggapan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 mengabaikan hak anggaran yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya tudingan tersebut sangatlah tidak tepat

Yasonna mengaku justru mengapresiasi DPR yang sepaham dengan pemerintah untuk melihat Covid-19 ini sebagai bencana dan setuju bahwa ada kebijakan membantu rakyat yang mesti ditempuh pemerintah."Semangatnya sama, yakni untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat," kata Yasonna. Terlebih, anggaran tersebut sebelumnya tidak ada di dalam APBN 2020. Namun pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat. Menurutnya, perppu ini merupakan payung hukum bagi penyediaan anggaran tersebut.

Total anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 75 trilun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menkumham Yasonna Bantah Perppu 1/2020 Bikin Pejabat Kebal Hukum'....memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat,' katanya.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Catatan FH UI atas Perppu 1/2020, dari 'Absolute Power' hingga Hilangnya Fungsi PengawasanPerppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Luar biasa
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Konsekuensi Perppu Nomor 2 Tahun 2020Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Nevi Zuairina DPR Nilai Perppu 1/2020 Tidak Memihak Pelaku UMKMAnggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Hj. Nevi Zuairina menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sama sekali tidak memihak dunia usah pada skala mikro, menengah, dan kecil (UKM). DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

KMPK Gugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MKKoalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Banyak Pasal Bermasalah, DPR Diminta Tak Sahkan Perppu 1/2020Perppu yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini dinilai bermasalah. Gmna sih ini..perpu di buat tp gak di sahkan..mbokyo di musyawarahkan dahulu sblm di buat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »