Menkumham Yasonna Bantah Perppu 1/2020 Bikin Pejabat Kebal Hukum

  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 60 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 68%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

'....memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat,' katanya.

membantah bila Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dianggap dapat menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana perppu.

Yasonna mengatakan, pasal 27 dalam perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana perppu untuk tak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat. "Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana perppu ini. Pasal 27 pada perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa .

"Ada atau tidak ada pasal 27, tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," kata Yasonna.Yasonna menambahkan, klausul tidak dapat dituntut yang tercantum dalam Perppu No 1 Tahun 2020 bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Klausul ini juga pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU Bank Indonesia, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3. Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana," kata Yasonna.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR akan Sahkan Perppu Covid-19 dan RUU Minerba |Republika OnlineDPR telah menyetujui Perppu 1/2020 atau Perppu penanganan Covid-19 sudah di duga DPR hanya stempel pemerintah.....sudah di mulai era hancurnya tatanan negara .....
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Rancangan Perpres TNI Berantas Terorisme Dianggap Tak Sesuai Mandat UU, DPR Diminta MenolakDraf Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke DPR RI pada 4 Mei 2020.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pengusaha: Program Pemulihan Ekonomi Harus Paralel dan CepatPengusaha berharap DPR setujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

DPR akan sahkan Perppu penanganan virus corona, pegiat antikorupsi sebut 'imunitas absolut penguasa'Perppu penanganan virus corona rencananya akan disahkan menjadi UU oleh DPR, hari ini. Namun, pegiat antikorupsi menyebut Pasal 27 dalam Perppu memberikan imunitas atau kekebalan hukum luar biasa kepada aparat pemerintah dalam menggunakan uang negara. Why cover the news of her photo? 😣 Bila Corona sudah selesai pak Jokowi anda dapat memacu kembali ekonomi kita.Semoga berhasil Hmmm....
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »

KMPK Gugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MKKoalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

KIPP: Perppu 2/2020 Memperlemah Pengawasan PilkadaLemahnya pengawasan terlihat dari adanya intervensi dari pemerintah dan DPR. Hal itu tertuang dalam Pasal 122 A ayat 2.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »