DPR akan sahkan Perppu penanganan virus corona, pegiat antikorupsi sebut 'imunitas absolut penguasa'

Data kematian pasien Covid-19 termasuk PDP mencapai lebih 1.500, angka yang perlu disertakan pemerintah, kata pakar

Untuk itu, jika Perppu ini disahkan menjadi UU, ia akan mencabut gugatan uji materil Perppu sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi, dan mengajukan gugatan kembali terhadap UU.Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test Covid-19 di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu . Ayat 3 berbunyi 'segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara'.

Selain itu, kata Yustinus, pengawasan terhadap anggaran yang digunakan juga berlapis karena masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .Petugas gabungan dari TNI dan Palang Merah Indonesia melakukan penyemprotan cairan disinfektan dengan menggunakan mobil gunners spraying di depan stasiun Gambir, Jakarta, Jumat .

"Tertulis bahwa apabila melaksanakan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan maka tidak bisa dituntut. Jadi maknanya adalah jika kemudian ternyata ada itikad buruk dan tidak sesuai peraturan tentunya dapat dipidana. Jadi tidak ada kekebalan secara absolut atau mutlak bahwa kemudian tidak bisa dipidana," kata juru bicara KPK, Ali Fikri.

welcome to +62 country

Hmmm....

Bila Corona sudah selesai pak Jokowi anda dapat memacu kembali ekonomi kita.Semoga berhasil

Why cover the news of her photo? 😣

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nevi Zuairina DPR Nilai Perppu 1/2020 Tidak Memihak Pelaku UMKMAnggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Hj. Nevi Zuairina menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sama sekali tidak memihak dunia usah pada skala mikro, menengah, dan kecil (UKM). DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Konsekuensi Perppu Nomor 2 Tahun 2020Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Senator Abraham Liyanto Nilai Perppu Pilkada AmbiguAnggota DPD RI dari Propinsi NTT Abraham Liyanto menilai Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu menyiratkan ketidakyakinan pemerintah bahwa semua tahapan penyelenggaraan dapat disiapkan dalam waktu singkat. PerppuPilkada
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

KIPP: Perppu 2/2020 Memperlemah Pengawasan PilkadaLemahnya pengawasan terlihat dari adanya intervensi dari pemerintah dan DPR. Hal itu tertuang dalam Pasal 122 A ayat 2.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

KMPK Gugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MKKoalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Sidang Lanjutan Uji Materi Perppu Corona akan Digelar Kamis |Republika OnlineTiga perkara akan disidangkan, di antaranya diajukan Din Syamsuddin dan Amien Rais.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »