jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Hj. Nevi Zuairina menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sama sekali tidak memihak dunia usah pada skala mikro, menengah, dan kecil . Hal itu disampaikan Nevi saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dengan Badan Keahlian DPR RI secara virtual pada Jumat .
Padahal, wabah yang terus-menerus menjadi tantangan setiap warga, seharusnya mampu di-backup dengan anggaran yang sudah teralokasi berupa perlindungan sosial Rp 100 triliun, insentif perpajakan Rp 70,1 triliun dan bantuan dunia usaha Rp 150 triliun. “Harus ada audit ketat, dan pengawasan mendalam, ke mana anggaran ini disalurkan, siapa yang menikmati?" seru Nevi. Politikus PKS ini mengatakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini terlalu bias.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengusaha: Program Pemulihan Ekonomi Harus Paralel dan CepatPengusaha berharap DPR setujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Mengapa Perempuan Korban Pelecehan Seksual Cenderung Enggan Melapor?Ada beragam faktor yang menghambat niatan melapor, seperti faktor psikologis dan hukum yang tidak memihak korban. Lapor ujung-ujungnya disalahin 1 negara
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
KIPP: Perppu 2/2020 Memperlemah Pengawasan PilkadaLemahnya pengawasan terlihat dari adanya intervensi dari pemerintah dan DPR. Hal itu tertuang dalam Pasal 122 A ayat 2.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Konsekuensi Perppu Nomor 2 Tahun 2020Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Senator Abraham Liyanto Nilai Perppu Pilkada AmbiguAnggota DPD RI dari Propinsi NTT Abraham Liyanto menilai Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu menyiratkan ketidakyakinan pemerintah bahwa semua tahapan penyelenggaraan dapat disiapkan dalam waktu singkat. PerppuPilkada
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Pelaku UMKM di Menteng dan Tanah Abang Dapat Masker GratisSabar selaku Koordinator Wilayah UMKM di Tanah Abang menyampaikan terima kasih atas bantuan masker yang diberikan kepada para pedagang UMKM.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »