TEMPO.CO, Jakarta - Maman beralasan, revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba itu sudah dibahas sejak 2015.'Sangat urgen mengingat pembahasan RUU ini sudah dari tahun 2015, ini menjadi wajah lembaga legislatif dalam menghasilkan produk UU,' kata Maman kepada Tempo, Ahad, 10 Mei 2020.Maman juga menyinggung banyaknya pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Maka dari itu, kata dia, RUU Minerba diperlukan demi mengantisipasi dan memberikan kepastian hukum untuk investasi.
Panitia Kerja RUU Minerba, kata Maman, juga berisikan anggota Dewan yang merupakan representasi publik dari daerah pemilihan masing-masing. Dia mengimbuhkan, pemangku kepentingan mulai dari praktisi, pelaku tambang, ilmuwan, akademisi, dan Dewan Perwakilan Daerah juga sudah diajak memberikan pendapat.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi Energi DPR Jadwalkan Pengesahan Revisi UU Minerba BesokMaman mengatakan pembahasan revisi UU Minerba sudah melibatkan publik sejak dimulai pada 2015.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman BelandaPasal 169 B yang mengatur perihal pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian karya Pertambangan batu Bara (PKP2B) berpotensi memberikan keringan khusus yang hanya menguntungkan perusahaan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR akan Panggil Kapolri soal Pengusaha di Jet Carteran PenyidikBeredar kabar kebersamaan bos perusahaan kasus dugaan tindak pidana kehutanan dengan penyidik. Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri terkait hal tersebut.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kok Bisa SK Menkeu Menganulir Perpres?Komisi X DPR RI secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpusnas serta Kemenparekraf...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Belum Setujui Pemotongan 30% Anggaran PerpusnasMewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran Perpusnas sebesar 30,9% itu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Anggota DPR minta pemerintah uji PCR dan disiplin PSBB secara masifAnggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan pengujian polymerase chain reaction (PCR) dan pendisiplinan Pembatasan Sosial ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »