Wakil Ketua Komisi X DPR: Kok Bisa SK Menkeu Menganulir Perpres?

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan pihaknya secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpusnas serta Kemenparekraf yang diputuskan sepihak oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto/dpr.go.- Komisi X DPR RI secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpustakaan Nasional serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diputuskan sepihak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera menyinggung soal Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang sudah terbit sebelumnya dan memotong banyak anggaran Kementerian atau Lembaga untuk kepentingan darurat COVID-19. “Kita masih bahas dampak pemotongan ini bagi para mitra, tiba-tiba muncul SK Menteri Keuangan yang memotong anggaran para mitra lagi, bahkan sampai dua kali lipat dari Perpres,” tuturnya.

Fikri Faqih menilai SK Menteri bahkan tidak ada landasan hukumnya untuk merombak postur APBN, apalagi secara sepihak. Dia menyebut Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal posisi Peraturan Menteri dalam hirarki perundangan. Lagipula Surat Menteri Keuangan Nomor S-302 dalam hal ini telah berani menganulir peraturan setara Perpres Nomor 54/2020. “Perpresnya saja kita banyak kritisi, apalagi sekelas Permen, apa susahnya kalau pemerintah buat aturan setara Perpres yang posisinya di atas Kementerian/Lembaga agar bisa lebih diterima DPR dan K/L?” tanya Fikri.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bupati Lumajang-Boltim Adu Mulut, Komisi II DPR: Lebih Baik KerjaKomisi II DPR menyayangkan adanya adu mulut dua kepala daerah. Komisi II mengingatkan agar keduanya bekerja daripada berdebat. *SENIOR HARUS PRO AKTIF PEDULI RAJIN MEMBIMBING ANAK BUAHNYA, IDIOTS! Penduduk 80 ribu aja hebohnya sampe ke timur tengah. Emang bupati Lumajang tuh yg Lebayy Ngapain jg ikut'an. Biar aja masyarakat lain yg nanggepin ttg bupati Boltim.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi I DPR Ingatkan Kemlu Bahas Dugaan Pelanggaran HAM Saat Panggil Dubes ChinaMenurut dia, Pemerintah RI harus mendesak pemerintah China untuk menerapkan standar perlindungan pekerja dan perlindungan HAM sesuai standar universal.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII DPR Usul Dana AbadiAlokasi dana abadi bencana dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana. Sibuk anggaran ..nyampe kagak
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Komisi X DPR Belum Setujui Pemotongan 30% Anggaran PerpusnasMewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran Perpusnas sebesar 30,9% itu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi MUI Minta Ulama Awasi TKAYusnar mengatakan, masuknya TKA Tiongkok ke Indonesia berpotensi membuat penyebaran virus korona (covid-19). Apalagi, Tiongkok merupakan negara asal virus tersebut.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi MUI Pertanyakan Pelonggaran Izin BepergianDalam fatwa MUI telah melarang umat untuk ke luar rumah demi memutus rantai virus korona atau covid-19 di Indonesia.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »