Anggota DPR minta pemerintah uji PCR dan disiplin PSBB secara masif

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 48 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Sampai saat ini pengujian dengan PCR di Indonesia masih sedikit dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, kata anggota DPR.

Ilustrasi metoda pengujian PCR secara masal. Foto diabadikan di fasilitas darurat umum di Yokosuka, Tokyo Selatan, Jepang, Kamis . ANTARA FOTO/Reueters-Issei Kato

Lebih lanjut, berdasarkan data worldometers per 10 Mei 2020, Indonesia baru melakukan sekitar 579 tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 7.938 tes per 1 juta populasi.Sampai 10 Mei atau 2 bulan 8 hari dari pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, pengujian dengan PCR di Indonesia baru dilakukan terhadap 113.452 spesimen dengan tingkat positif mencapai 12,4 persen.

"Tanpa melakukan pengujian PCR yang masif, akan sulit mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari perkembangan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia," ujar dia. Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes laboratorium. Masih banyak korban yang meninggal, terpaksa dimakamkan dengan proses prosedur baku pelaksanaan Covid-19, karena hasil tesnya belum keluar.Demikian juga pasien maupun keluarga pasien positif Covid-19, masih ada yang menunggu lama untuk mendapatkan hasil tes Covid-19 yang telah dilakukan.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dana Otsus Aceh Dipotong, Anggota DPR Ini Surati JokowiAnggota DPR RI asal Aceh, Rafli, menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) terpangkas...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

PBNU Minta DPR Ajak Masyarakat Bahas Omnibus Law |Republika OnlinePelibatan partipasi publik agar RUU Ciptaker diterima dan tidak ada gejolak.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

PBNU Minta DPR Ajak Rakyat Bahas Omnibus LawKetua PBNU Bidang Ekonomi, Umarsyah meminta pembahasan salah satu omnibus law ini mesti melibatkan masyarakat supaya menghasilkan regulasi yang baik.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemerintah Lebih Efektif Mengelola UtangDPR meminta pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi X DPR Belum Setujui Pemotongan 30% Anggaran PerpusnasMewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran Perpusnas sebesar 30,9% itu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Timwas Covid-19 DPR: Protokol Corona di Pasar Perlu DicobaMuhaimin meminta Gugus Tugas Covid-19 meningkatkan sinergi dengan Gugus Tugas Covid-19 seluruh Indonesia, serta pihak-pihak terkait, agar penanganan Corona berjalan lebih optimal.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »