Komisi Energi DPR Jadwalkan Pengesahan Revisi UU Minerba Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi atau VII DPR mengagendakan rapat pengambilan keputusan revisi Undang-Undang atau UU Minerba dalam Rapat Kerja Komisi VII besok, Senin, 11 Mei 2020.RUU tersebut salah satu RUU yang ditolak mahasiswa dan pelajar dalam demonstrasi besar #ReformasiDikorupsi pada September 2019.Rencana pengesahan revisi UU Minerba di Komisi Energi terungkap dari salinan undangan yang beredar.

Menurut jadwal, DPR akan menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, 12 Mei 2020, seiring dengan berakhirnya Masa Sidang III DPR.Maman mengakui bahwa fraksinya berharap RUU revisi UU Minerba disahkan alam rapat Paripurna pada Selasa, 12 Mei 2020.'Tapi tergantung pembahasan di Bamus ,' kata politikus Partai Golkar tersebut. 'Sangat urgent . Ini menjadi wajah lembaga legislatif di dalam menghasilkan produk UU,' ucapnya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Guru Besar Unpad: Revisi UU MK Sarat Kepentingan PolitikRevisi itu dianggap kental dengan kepentingan politik dari pihak yang diuntungkan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Koalisi Masyarakat Nilai Revisi UU MK tak SubstansialKoalisi Save Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti isi dari revisi Undang-undang (RUU) MK yang dinilai tidak substansial.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII DPR Usul Dana AbadiAlokasi dana abadi bencana dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana. Sibuk anggaran ..nyampe kagak
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Komisi X DPR Belum Setujui Pemotongan 30% Anggaran PerpusnasMewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran Perpusnas sebesar 30,9% itu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Usai Reses, DPR dan KPU Bakal Putuskan Waktu Pelaksanaan PilkadaBila kondisi pandemi mereda dan pelaksanaan Pilkada tetap pada 9 Desember, diharapkan sebelum bulan Juli tahapan Pilkada sudah akan bisa dimulai.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Wakil Ketua Komisi X DPR: Kok Bisa SK Menkeu Menganulir Perpres?Komisi X DPR RI secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpusnas serta Kemenparekraf...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »