Yusril: Perlu ada komisi pengawasan KPK

Sebagai salah satu anggota tim penyusun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dari pihak Pemerintah, Yusril mengatakan dirinya pernah dimintai pendapat oleh DPR mengenai kemungkinan KPK untuk dikenai angket.

Sebagai lembaga hukum, KPK seharusnya mendapat pengawasan kelembagaan selain juga pengawasan dari publik. Sementara terkait model pengawasan untuk KPK, Yusril mengatakan hal itu bisa dibahas lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR apakah lembaga pengawas itu harus melekat atau di luar dari KPK.

Kebanyakan lembaga .bukti yg kerja maling semua.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakar nilai revisi UU KPK perlu untuk benahi KPKPakar hukum pidana, Chairul Huda menilai perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk membenahi lembaga antirasuah ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Yusril Nilai Wajar Revisi UU KPK, Ini PenjelasannyaYusril menilai tidak ada Undang-Undang yang sempurna. Kalau memang tak UU yang sempurna, kenapa yang Lama harus direvisi ?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Yusril sebut jangan sampai orang mati tetap berstatus tersangka KPKAhli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai usulan kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Yusril Nilai Dewan Pengawas Bisa Melekat dengan KPKYusril menilai revisi UU KPK wajar karena aturan itu sudah berlaku 16 tahun.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Capim KPK Ini Ibaratkan Kinerja KPK Bak Orang Pulang DugemNawawi menyebut KPK sekarang hanya fokus pada penindakan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

KPK Belum Terima Surpres Terkait RUU KPKSurpres adalah syarat sebelum sebuah RUU dibahas.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »