- Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi tetap bisa berjalan dan itu tidak melanggar etika ketatanegaraan. Sebab, secara aklamasi, UU tersebut telah disahkan DPR.
”Tidak ada yang salah dengan undang-undang tersebut dan KPK bisa menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi,” kata Gayus. Gayus menambahkan, sesuai dengan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945, RUU tetap bisa diterapkan tanpa tandatangan Presiden. UU langsung berlaku setelah 30 hari disetujui DPR. Gayus pun berharap KPK tidak terganggu dengan belum ditandatanganinya undang-undang tersebut.
Ora duwe utek...!!!
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jimly Asshiddiqie: Tidak Patut Presiden Tak Tandatangani UU KPK Hasil Revisi'Orang ide-nya dari presiden, inisiasinya dari presiden, DPR setuju, loh kok malah enggak diteken,' kata Jimly.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Belum Diteken Presiden, UU KPK Tetap BerlakuSecara hukum, UU akan otomatis diundangkan setelah 30 hari meskipun tanpa tandatangan presiden.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Tak Teken UU KPK, Benarkah Jokowi Politik Pencitraan?Menurut Jimly, Jokowi mempertimbangkan adanya demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan masyarakat dalam menolak revisi UU KPK tersebut.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Laporan Bansos ke KPK Tidak Semua Bisa DitindaklanjutiKPK membuka aplikasi pelaporan Jaga Bansos khusus untuk bantuan sosial covid-19. Namun tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti karena KPK harus melakukan verifikasi pelaporan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
KPK Akan Periksa Direktur Keuangan PT MIT untuk Dalami Kasus Suap di MATim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur Keuangan/CFO PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Handoko Wijoyo, dan seorang petugas keamanan bernama Tejo Waluyo.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »