- Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha Tanah Air. Padahal kenaikan PPN ini baru akan diterapkan tahun depan sesuai mandat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan ketika kampanye."Jadi kalau target PPN tetap 11%, nanti disesuaikan," tegasnya.Senada, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan implementasi kenaikan PPN akan menunggu pemerintah baru.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa Sastraatmaja misalnya, yang mengatakan, rencana kenaikan itu akan semakin membebani daya beli masyarakat, yang saat ini masih belum pulih dari dampak Pandemi Covid-19.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Di Depan Sri Mulyani, PDI & PKS Minta Kenaikan PPN 12% DitundaFraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Soal PPN 12%, Sri Mulyani Sebut Itu Tergantung Presiden BaruMenteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Soal PPN Naik Jadi 12%, Sri Mulyani Serahkan ke Presiden BaruMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Ungkap Dana Bansos Melonjak Tajam Jadi Rp22,5 TMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial bakal melonjak pada Kuartal I/2024, dengan pencapaian Februari lalu mencapai Rp22,5 triliun.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung Ungkap Dugaan Korupsi di LPEI Rp2,5 TriliunAda empat debitur yang terindikasi fraud atau penyimpangan dengan kerugian mencapai Rp2,5 triliun.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Kepala Otorita IKN Ungkap Anggarannya Kena Blokir Sri MulyaniKepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan pada 2024 pihaknya menerima pagu anggaran Rp 434 miliar. Namun diblokir 5 persen menjadi Rp 412 miliar.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »