RUU Cipta Kerja Permudah Bentuk Lembaga Pemeriksa Halal

sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal . RUU Omnibus Law Cipta Kerja mencabut sejumlah ketentuan yang menempatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai penentu , misalkan penentu pemberian sertifikasi auditor yang diatur dalam Pasal 14 pada UU JPH.

Dalam RUU Ciptaker, persoalan sertifikasi auditor itu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Secara khusus, Ketua DPP PKS itu meminta agar tarif pengurusan sertifikat produk halal itu bagi UMKM dibebaskan saja.

Mantablah, halal haram bukan urusan mui tapi urusan negara sehingga ada jaminan legal formal, mui tidak punya kompetensi menetapkan halal haram suatu produk, buktinya menetapkan obyeknya saja sudah ngawur, mosok kulkas dijadikan obyek.

Gawat lah.... maen halal aja lg. Padahal dah tau haram, gegara suap aman deh...

Apa ini cara menggaet simPATI masyarakat terutama umat islam, saat RUU Cipta Kerja mengalami banyak penolakan?

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk RasaAksi mogok nasional ini sebagai penolakan atas pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf RUU Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilangkan, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian“Maka kami menyebutnya omnibus law ini tiket menuju malapetaka untuk menghancurkan manusia, sebenarnya itu yang kemudian justru terjadi,” ujar dia.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Fraksi PKS Minta UU 13/2013 Dicabut Dari RUU Cipta KerjaPembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan pada Jumat (25/9) menuai perdebatan di Badan Legislasi. DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Panja RUU Cipta Kerja: Demonstrasi Hak Konstitusional Warga  |Republika OnlineKetua Panja RUU Cipta Kerja komentari rencana organisasi buruh gelar unjuk rasa.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di HotelIlhamsyah memandang, pembahasan di luar Gedung DPR memperlihatkan upaya pengesahan klaster ketenagakerjaan dilakukan secara tergesa-gesa.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

RUU Cipta Kerja masukkan skema JKP selesaikan masalah pesangon PHKRancangan Undang-Undang Omnibus Law memasukkan skema baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menyelesaikan permasalahan pesangon pemutusan hubungan kerja.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »