RUU Cipta Kerja Permudah Bentuk Lembaga Pemeriksa Halal

28/09/2020 18:53:00
RUU Cipta Kerja Permudah Bentuk Lembaga Pemeriksa Halal

RUU Cipta Kerja mencabut sejumlah ketentuan yang menempatkan MUI sebagai penentu.

RUU Cipta Kerja mencabut sejumlah ketentuan yang menempatkan MUI sebagai penentu.

RUU Cipta Kerja mencabut sejumlah ketentuan yang menempatkan MUI sebagai penentu.

Ketentuan mengenai Pemeriksaansebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan terkait itu dimasukkan dalam klaster kemudahan perizinan usaha.RUU Omnibus Law Cipta Kerja mencabut sejumlah ketentuan yang menempatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai penentu (dalam UU Jaminan Produk Halal), misalkan penentu pemberian sertifikasi auditor yang diatur dalam Pasal 14 pada UU JPH.

Disebutkan dalam Pasal 14 UU JPH mengenai syarat-syarat pengangkatan auditor halal yaitu salah satunya memperoleh sertifikat MUI. Hal itu dinilai bisa menyebabkan adanya antrean panjang Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang belum bisa dilegalkan karena kekurangan tenaga auditor.

Baca lebih lajut: Republika.co.id »

Ayah Brigadri J: Kita Mengapresiasi Kinerja Kapolri, Saya Serahkan Semua Proses Hukum ke Penyidik

Pengusutan ini membuat keluarga lega dan mengapresiasi kinerja Kapolri. Terkait keterlibatan Kadiv Propam non-aktif Irjen Ferdy Sambo, pihak keluarga... Baca lebih lajut >>

Mantablah, halal haram bukan urusan mui tapi urusan negara sehingga ada jaminan legal formal, mui tidak punya kompetensi menetapkan halal haram suatu produk, buktinya menetapkan obyeknya saja sudah ngawur, mosok kulkas dijadikan obyek. Gawat lah.... maen halal aja lg. Padahal dah tau haram, gegara suap aman deh...

Apa ini cara menggaet simPATI masyarakat terutama umat islam, saat RUU Cipta Kerja mengalami banyak penolakan?

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk RasaAksi mogok nasional ini sebagai penolakan atas pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf RUU Cipta Kerja.

Aturan tentang PKWT di RUU Cipta Kerja Dihilangkan, KASBI Nilai Tenaga Kerja Makin Tak Punya Kepastian“Maka kami menyebutnya omnibus law ini tiket menuju malapetaka untuk menghancurkan manusia, sebenarnya itu yang kemudian justru terjadi,” ujar dia.

Fraksi PKS Minta UU 13/2013 Dicabut Dari RUU Cipta KerjaPembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memasuki Bab IV Tentang Ketenagakerjaan pada Jumat (25/9) menuai perdebatan di Badan Legislasi. DPRRI

Panja RUU Cipta Kerja: Demonstrasi Hak Konstitusional Warga  |Republika OnlineKetua Panja RUU Cipta Kerja komentari rencana organisasi buruh gelar unjuk rasa.

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di HotelIlhamsyah memandang, pembahasan di luar Gedung DPR memperlihatkan upaya pengesahan klaster ketenagakerjaan dilakukan secara tergesa-gesa.

RUU Cipta Kerja masukkan skema JKP selesaikan masalah pesangon PHKRancangan Undang-Undang Omnibus Law memasukkan skema baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menyelesaikan permasalahan pesangon pemutusan hubungan kerja.

yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (28/9).Bayu Galih JAKARTA, KOMPAS.Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan Dihilangkannya pasal tersebut, menurut Nining, memperlihatkan pemerintah yang semakin liberal terkait persoalan tenaga kerja dan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja.jpnn.

Ketentuan mengenai Pemeriksaan sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).  Dalam RUU Cipta Kerja, ketentuan terkait itu dimasukkan dalam klaster kemudahan perizinan usaha. Aksi mogok nasional ini merupakan respons penolakan atas pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law yang dilakukan DPR dan pemerintah sejak Jumat (25/9/2020). RUU Omnibus Law Cipta Kerja mencabut sejumlah ketentuan yang menempatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai penentu (dalam UU Jaminan Produk Halal), misalkan penentu pemberian sertifikasi auditor yang diatur dalam Pasal 14 pada UU JPH. Baca juga: Nining mengatakan, hak-hak rakyat dalam konstitusi negara itu harus dijamin, misalnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 14 UU JPH mengenai syarat-syarat pengangkatan auditor halal yaitu salah satunya memperoleh sertifikat MUI. Di mana para akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).  Hal itu dinilai bisa menyebabkan adanya antrean panjang Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang belum bisa dilegalkan karena kekurangan tenaga auditor. “Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan banyak berbicara soal hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja atau buruh, tetapi bila kita meneliti pasal demi pasal yang dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja ini justru nampak merugikan pada pekerja atau buruh di Indonesia, sehingga menjadi bertolak belakang dengan semangat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dan cenderung lebih berpihak pada pengusaha atau investor.

Dalam RUU Ciptaker, persoalan sertifikasi auditor itu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Selain itu, ada pula aliansi serikat pekerja Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang beranggotakan 17 federasi. Sehingga, KASBI bersama gerakan buruh bersama rakyat sejak awal sangat keras mengkritik tentang regulasi yang sedang dibahas tersebut. Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Bukhori Yusuf menyampaikan pandangannya terhadap ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMKM dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Menurut Bukhori, UMKM memang berhak memperoleh pembelaan yang nyata dari negara karena ikut memberikan andil besar dalam menopang perekonomian negara. Said mengatakan, aksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota yang bekerja beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, hingga pariwisata.  Secara khusus, Ketua DPP PKS itu meminta agar tarif pengurusan sertifikat produk halal itu bagi UMKM dibebaskan (gratis) saja. Ia menyebut, gejolak dan suara-suara kritikan keras terkait RUU Cipta Kerja ini bermunculan di berbagai daerah, namun, justru tidak didengarkan oleh pemerintah. Ia pun mengusulkan agar keputusan untuk pembebasan tarif itu tidak perlu menunggu RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dulu menjadi Undang-Undang. Lokasi unjuk rasa di Jakarta akan difokuskan di Istana Negara, Gedung DPR, kantor Kemenko Perekonomian, dan kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara persoalan yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti disebutkan dalam laporan tersebut ada persoalan etos kerja sendiri masih menjadi persoalan nomor sekian,” kata Ledia.

  "Segera deklarasikan saja dibebaskan, lagipula nilainya tidak besar. Menteri Keuangan dan BPJPH segera usulkan supaya UMKM, khususnya kecil dan mikro, dibebaskan (tarif sertifikasinya) sekarang juga. "Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas," ujar Said.com. Apabila UU existing (UU JPH) nanti diubah melalui Omnibus Law, nanti bisa direvisi,” kata Bukhori. Ia mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal sebanyak 3,7 juta Usaha Mikro Kecil yang tercatat di data Kemenkeu, setidaknya membutuhkan anggaran senilai Rp 12,5 Triliun. Sedangkan biaya yang dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha mikro kecil untuk kebutuhan sertifikasi tersebut sebesar Rp 3,4 juta (sudah termasuk LPH).

.