jpnn.com, JAKARTA - Alasan pemerintah memasukkan Undang-undang No 13 Tahun 20 Tentang Ketenagakerjaan ke dalam RUU Cipta Kerja ini juga dipertanyakan anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. “Pemerintah bicara panjang lebar soal perlunya ada perubahan atau perbaikan dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi pemerintah justru tidak menjelaskan alasan kenapa UU No 13/2003 ini perlu dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan banyak berbicara soal hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja atau buruh, tetapi bila kita meneliti pasal demi pasal yang dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja ini justru nampak merugikan pada pekerja atau buruh di Indonesia, sehingga menjadi bertolak belakang dengan semangat untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dan cenderung lebih berpihak pada pengusaha atau investor.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli Agar Dipermudah Kerja di Indonesia'...kita tidak ingin semua dibuka pak, untuk yang betul-betul diperlukan dan punya keahlian,' kata Elen.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta KerjaKPBI mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap untuk menghentikan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja akan pengaruhi analog switch offPengamat telekomunikasi Indonesia menakar peluang RUU Cipta Kerja terhadap migrasi siaran televisi dari analog menjadi digital.\r\n\r\n"Jika disepakati ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Bisa Jadi BumerangPembahasan RUU Cipta Kerja memasuki babak akhir. Namun, sebelum mengesahkannya jadi undang-undang, dampak negatif jangka panjang mesti dihitung dengan matang agar tidak justru menjadi bumerang. Ekonomi adadikompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta KerjaBaidowi membantah, klaster pendidikan sepakat dikeluarkan agar pembahasan RUU Cipta Kerja dapat lebih cepat diselesaikan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemerintah Ajukan 7 Perubahan UU Ketenagakerjaan di RUU Cipta KerjaStaf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi membeberkan pengajuan pemerintah terkait perubahan UU Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »