REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Kerja Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Achmad Baidowi merespon rencana soal rencana organisasi buruh menggelar aksi besar-besaran dan mogok nasional. Dirinya mengaku tak persoalkan terkait rencana demonstrasi lantaran hal tersebut merupakan hak konstitusional warga. Baca Juga "Ya demo itu hak konstitusional warga yang dilindungi undang--undang," kata Baidowi kepada Republika.co.id, Ahad .
"Bilamana dalam beberapa hari ke depan KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi lain melihat pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi tenggat waktu 8 Oktober 2020, maka bisa dipastikan buruh dan seluruh serikat buruh yang akan menggelar aksi besar-besaran yang melibatkan ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan sesuai dengan mekanisme konstitusi," kata Said dalam keterangan...
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli Agar Dipermudah Kerja di Indonesia'...kita tidak ingin semua dibuka pak, untuk yang betul-betul diperlukan dan punya keahlian,' kata Elen.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta KerjaKPBI mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap untuk menghentikan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja akan pengaruhi analog switch offPengamat telekomunikasi Indonesia menakar peluang RUU Cipta Kerja terhadap migrasi siaran televisi dari analog menjadi digital.\r\n\r\n"Jika disepakati ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Bisa Jadi BumerangPembahasan RUU Cipta Kerja memasuki babak akhir. Namun, sebelum mengesahkannya jadi undang-undang, dampak negatif jangka panjang mesti dihitung dengan matang agar tidak justru menjadi bumerang. Ekonomi adadikompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta KerjaBaidowi membantah, klaster pendidikan sepakat dikeluarkan agar pembahasan RUU Cipta Kerja dapat lebih cepat diselesaikan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemerintah Ajukan 7 Perubahan UU Ketenagakerjaan di RUU Cipta KerjaStaf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi membeberkan pengajuan pemerintah terkait perubahan UU Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »