Perketat Perairan RI, Kapan UU Keamanan Laut Diterapkan?

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Untuk meningkatkan pengamananan perairan Indonesia, pemerintah menggodok Undang-undang (UU) omnibus law Keamanan Laut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan targetnya dalam 1 bulan ke depan UU ini sudah ditetapkan sehingga ada kejelasan dalam mengatur pengamanan laut RI."Iya . Sesuai dengan pembicaraan dengan Pak Mahfud Md sehingga nanti UU yang tercecer itu bisa disatukan, sehingga Bakamla punya peran cost guard," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa .

"Tadi saya dilaporkan oleh tim yang baru kembali dari sana bahwa pangkalan yang kita buat di selatan Natuna, itu kan kita juga konyol. kita buat pangkalan dengan nelayan, bedanya cuma 1 kilometer . Nah ini saya nggak tahu kenapa salah idenya. Makanya sekarang kita perbaiki itu. Jadi sepenuhnya itu cost guard, Bakamla," jelas Luhut.Sedangkan, markas para nelayan akan dibangun di pantai utara Natuna.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Desmond Tersinggung Anggota Dewas Sebut Revisi UU KPK MelemahkanDesmond menyebut ada anggota Dewas KPK amatiran yang mencari popularitas. Pernyataan Syamsuddin Haris soal revisi UU KPK menjadi persoalan. seharusnya dia tidak menerima jabatan Dewas KPK, ketika tak memiliki rasa malu, menjilat-jilat dahak sendiri sah² saja 👇 Ingat2 Desmon kader Parpol apa.... Klarifikasi dan buat forum nya, di komunikasikan secara terbuka, transparan; pemaksaan untuk mencabut, menarik pernyataan atau minta maaf, karena langkah yang di minta bukanlah perbuatan yang adab dan santun, hal ini karena menyangkut persoalan hukum (Kebijakan publik) 👉 trust
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Beraksi di Ruang Publik, Eksibisionis Bisa Dijerat UU Pornoaksi tanpa Aduan KorbanJika merujuk pada undang-undang pornografi, pelaku eksibisionis bisa langsung diusut polisi tanpa aduan korban.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pembobol E Comerce Masih Dijerat UU ITEJika ditotal yang jadi korban JS Sniffer adalah 2.440 situs e-Commerce dengan jumlah lebih dari 1,5 juta pengunjung di banyak negara termasuk Indonesia.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

PCNU Depok Berharap UU Pesantren Dilaksanakan dengan BaikPCNU Depok berharap ijazah pesantren diakui.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Partai Demokrat Ingin Cabut UU Pembatasan Muslim Masuk ASPartai Demokrat mengajukan No Ban Act yang melarang diskriminasi agama di imigrasi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Ketua MK: UU Pemilu Paling Banyak Digugat Sepanjang 2019Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi aturan yang paling banyak digugat sepanjang 2019.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »