Jayanty Nada Shofa / JNSKetua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas meminta DPR untuk menerima penolakan masyarakat Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila . Ia berharap DPR dapat membatalkan RUU HIP secara total, bukan dilanjutkan dengan mengubah judulnya.
Menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Zaitun Rasmin, RUU HIP ini berpotensi memicu kegaduhan, sehingga tidak ada pilihan selain dibatalkan.
Maksudnya apa pak? Setuju kalau ganti nama ya? Rakyat memang setuju ganti nama tah? Ganti nama bpip Bubarkan bpip...
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Mengawal RUU HIP dan Ciptaker di DPRFraksi PDI Perjuangan DPR RI merotasi Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
HNW Desak DPR dan Pemerintah Untuk Menghapus RUU HIP Dari ProlegnasWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kembali mendesak agar Presiden Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabutnya dari Prolegnas. MPRRI Setuju banget Padahal kemaren kader sapi udah ada yang setuju, biasanya sih udah dirapatin di partainya, ehe dayat dayat Padahal kader partaimu menyetujui hahahaha... desakan harus mulai dri partai sendiri bos
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Akui Prokontra Jadi Alasan Tarik RUU PKSKetua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menjelaskan soal alasan komisinya menarik usulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Ketua Umum PBNU Tegaskan Covid-19 Bukan Konspirasi dan RekayasaKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menegaskan virus Covid-19 bukan konspirasi dan rekayasa....
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Jadi Klaster Baru Covid-19, Komisi IX DPR: Perlu Ada Cara Pembelajaran Baru di SecapaAnggota Komisi IX DPR RI Kurniasih menyarankan dua opsi agar pembelajaran di Secapa bisa berjalan.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak MampuHarus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin, dan tidak mampu dapat menjalani rapid test dengan biaya ditanggung. real? Nah itu Semoga bukan akal2an supaya alat rapid test banyak terpakai dan ditalangin pemerintah, bisa aja ada permainan di baliknya untuk keuntungan individu/golongan
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »