Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Ia meminta agar pemerintah dapat menggratiskanuntuk masyarakat tidak mampu. Harus ada formulasi aturan agar masyarakat berpenghasilan rendah, rentan miskin, dan tidak mampu dapat menjalaniBaca juga:Covid-19 menjadi penting di tengah kebijakanPolitikus PKS itu mengatakan, pelindungan kesehatan bagi masyarakat harus diperkuat.

"Kebutuhan masyarakat akan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat bepergian dengan transportasi umum tentu makin tinggi. Kasihan jika rakyat tidak bisa mobilitas karena biayanya mahal. Begitu juga para karyawan yang mau kembali bekerja dan perusahaan mensyaratkan ada surat keterangan bebas Covid-19, sementara tidak membiayai tes," ucapnya.

Netty menilai, penetapan batas tarif tertinggi rapid test sebesar Rp 150.000 yang ditetapkan Kemenkes tidak sepenuhnya memberikan solusi.Ia mengatakan, di lain sisi pemerintah tidak memerhatikan harga alat tes di tingkat distributor dan komponen biaya lainnya yang timbul. "Pemerintah seharusnya memberi subsidi atas kelebihan biaya yang dikeluarkan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tersedianya alat tes dengan harga terjangkau dan valid hasilnya untuk menekan biaya," tuturnya.Halaman Selanjutnya

Semua ngaku ga mampu ntar..liat aja Kalo perlu surat miskin.. Surat pun di palsuin

Semoga bukan akal2an supaya alat rapid test banyak terpakai dan ditalangin pemerintah, bisa aja ada permainan di baliknya untuk keuntungan individu/golongan

Nah itu

real?

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota Komisi V DPR Minta Kapasitas Angkut KRL DitambahAnggota Komisi V DPR Alex Indra Lukmanmeminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai operator segera menambah kuota penumpang per gerbong KRL Mana sempat keburu kopid Betul, harus ada tambahan jumlah gerbong agar tidak terjadi penumpukan penumpang baik di stasiun maupun didalam KRL
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi VIII DPR Akui Prokontra Jadi Alasan Tarik RUU PKSKetua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menjelaskan soal alasan komisinya menarik usulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bebankan Rakyat Soal RumahAnggota Komisi V DPR, Irwan, kembali mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Jokowi soal target pembangunan perumahan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Kutuk Pembunuhan Editor Metro TVAnggota Komisi III meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus pembunuhan editor Metro TV. EditorMetroTVDibunuh Bukan budaya indonesia tapi sering terjadi. Kematian 800 nyawa Petugas KPPSnya gimana , apa cukup dengan alibi karena kecapean ?
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Trump Bentuk Komisi untuk Merayu Pemilih HispanikPresiden Donald Trump, Kamis (9/7), menandatangani sebuah perintah eksekutif yang membentuk komisi penasihat baru. Komisi ini ditugaskan untuk meningkatkan akses peluang ekonomi dan pendidikan bagi wa
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Sekjen Positif Covid-19, Komisi Yudisial Tracing KontakSekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY) Tubagus Rismunandar Ruhija dinyatakan positif Covid-19 akibat terinfeksi virus Corona.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »