Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bebankan Rakyat Soal Rumah

Anggota Komisi V DPR, Irwan, kembali mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Jokowi soal target pembangunan perumahan rakyat lewat skema Tapera. Foto/SINDOnews- Anggota Komisi V DPR, Irwan, kembali mempertanyakan urgensi kebijakan Presiden Joko Widodo soal target pembangunan perumahan rakyat lewat skema Tabungan Perumahan Rakyat .

Menurut Irwan, seharusnya pemerintah fokus menghadapi tantangan backlog sebesar 13,5 juta unit dengan skema bantuan pembiayaan yang sudah berjalan seperti MLT BPJS, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan , Subsidi Bantuan uang Muka dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan untuk segera diselesaikan targetnya.

Dari skema terdahulunya, Irwan melanjutkan, upaya pemerintah masih dirasa belum signifikan dalam mengatasi permasalahan penyediaan rumah untuk rakyat. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran FLPP dan SSB sudah mencapai jumlah 917.562 unit, dan penyaluran SBUM mencapai 682. 958 unit. Kemudian dia melanjutkan, beberapa pengusaha properti juga pada akhirnya terdampak akibat skema baru Tapera ini. Mereka banyak membangun rumah tapi tidak terisi karena syarat kredit rumit bagi rakyat berpenghasilan rendah.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan PrajuritKetua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan anggota TNI yang memadai
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Dukung KPK Lacak Rekening Terduga Korupsi di Swiss'Perjanjian MLA Indonesia-Swiss menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum kita untuk melakukan asset recovery dan pengembalian uang negara yang diduga berada di bank-bank swiss.'
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi III DPR: Negara Seakan Kalah dengan Djoko TjandraKetua Komisi III DPR, Herman Hery menyebut negara seakan kalah dengan terpidana dan buronan pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Minta Lurah Grogol Selatan Diperiksa Secara Kedinasan dan Pidana - Tribunnews.comPembuatan e-KTP terhadap buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko di Kelurahan Grogol Selatan berlangsung super cepat
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Minta Kementan Tindak Lanjuti Temuan Eucalyptus untuk Tangkal COVID-19Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meminta Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti hasil temuan Kementerian Pertanian terkait manfaat eucalyptus dalam mengurangi terpaan COVID-19.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...Untuk pertama kalinya, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »