REVISI UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ialah keniscayaan untuk menggenjot kinerja lembaga antirasywah itu, khususnya di bidang pencegahan.
"Orang malah jadi curiga dengan takutnya itu, jangan-jangan ada apa? Kalau saya melihatnya begitu. Karena, 17 tahun lalu dengan 17 tahun sekarang kan berbeda. Penanganannya, bukan semakin banyak yang ditangkap itu berhasil. Tetapi, bagaimana melakukan pencegahan," ujarnya lewat keterangan tertulis, Jumat .Selain itu, Faisal menyebut KPK harus fokus pada pengembalian aset negara.
Ia sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyetujui keberadaan dewan pengawas. Selain itu,suatu keniscaan dalam sebuah negara demokrasi jika sebuah lembaga negara memiliki pengawas. Terpisah, Presiden tidak menyetujui substansi yang berpotensi mengurangi kewenangan KPK. Namun, keberadaan Dewan Pengawas dirasa perlu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dewan Pengawas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi, bukan politisi, birokrat, atau aparat penegak hukum aktif.
agak berlibet juga yach? fungsi kontrol utk pengawasan anggaran untuk penyidikan atau pengawasan saat internal ternyata tidak profesional ? maka ada suatu dewan pengawas dr berbagai instansi
Tujuan dibentuk kpk Karena lembaga penegak hukum lain tidak berdaya.yang membuat penguasa takut u korupsi.
Mw bubar atau ada..bukan urusan saya
Mungkin kpk bisa sistem kontrak jadi gak ada yang merasa 'tuan rumah' di KPK_RI
Kegmana mau anda
Terus.... Gimana?
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan KPK baru - Gerindra: Pimpinan KPK harus tolak revisi UU KPKPartai Gerindra menyatakan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, mempunyai tugas bersama pegawai KPK ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Ahli Hukum UGM: Revisi UU KPK agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi. Baguslah kalau ada ahli hukum (dari UGM) yg menyatakan bahwa UU KPK perlu juga di revisi.. Karena saya yakin pasti ada yg tdk beres dgn KPK... Di negara ini jngn sampai ada klp yg mau mendirikan negara di dalam negara..merasa plg benar dan alergi thd kritik yg masuk.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Prof Romli: Revisi UU KPK Tidak Lemahkan KPKDewan pengawas penting untuk memastikan pimpinan dan penyidik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak berlaku sewenang-wenang.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Pimpinan baru KPK, Alexander: KPK tidak dalam posisi menolakWakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK tidak dalam posisi menolak pimpinan, sebab memilih pimpinan bukan domain KPK.\r\n\r\n"KPK itu tidak dalam ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
KPK Kembalikan Mandat, Pakar: Tanggung Jawab Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden\nPada Jumat (13\/9\/2019), KPK menyerahkan mandat pengelolaannya kepada Presiden Jokowi. Tepat sekali, lebih baik seluruh pegawai KPK_RI mundur, biar si pirli pimpin lembaga sampah sisa2 BAGUS! KPK adalah lembaga yg masih dipercaya rakyat, tuk menangkap MALING TIKUS2 BERDASI. maka jangan sampai dilemahkan apalagi dikebiri powernya. Semoga pak presiden jokowi memahaminya, ingat rakyat akan selalu ada dibelakang KPK! ~tertanda rakyatmu~ Contoh tindakan pemimpin yang buruk, merasa benar sendiri, kata anggota DPR dari Partai Nasdem
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Jelaskan Pentingnya Dewan Pengawas KPKPakar Hukum Tata Negara Yhanu Setiawan mendukung pembentukan dewan pengawas internal di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. DewanPengawasKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »