Akademisi Universitas Lampung itu mengatakan, setiap instansi negara perlu pengontrol ketika menjalankan aktivitas sehari-harinya. Pengontrol itu ialah imbas dari sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia.Dia menegaskan, pembentukan dewan pengawas bukanlah upaya pelemahan kepada KPK. Dewan Pengawas nantinya akan memberikan batasan yang jelas dan terukur terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara.
Selain itu, lanjut dia, etik dan perilaku pimpinan serta anggota KPK menjadi salah satu unsur penting yang masuk dalam tugas kerja dewan pengawas."Kami justru berharap, desain, dan perancangan instrumen hukum anti-korupsi pada saat ini lebih komprehensif dan komplementer dari yang sudah ada sebelumnya," jelas Yhanu.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pandangan Pakar Hukum Tata Negara Soal Dewan Pengawas KPKPembentukan Dewan Pengawas KPK masih perlu dikaji secara profesional.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Sebut Anggota Dewas KPK Lebih Baik Dipilih Langsung PresidenJuanda menyarankan Dewan Pengawas KPK tidak dibentuk oleh DPR karena dikhawatirkan ada kepentingan politik.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK: Penjelasan Pakar Hukum Tentang Pentingnya Kewenangan SP3Ahli hukum pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menilai revisi Undang-Undang KPK sebagai hal wajar dan perlu dilakukan RevisiUUKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Ahli Hukum UGM: Revisi UU KPK agar KPK Tidak Tertinggal ZamanPublik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi. Baguslah kalau ada ahli hukum (dari UGM) yg menyatakan bahwa UU KPK perlu juga di revisi.. Karena saya yakin pasti ada yg tdk beres dgn KPK... Di negara ini jngn sampai ada klp yg mau mendirikan negara di dalam negara..merasa plg benar dan alergi thd kritik yg masuk.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Capim Johanis Sebut WP KPK Bisa Diproses Hukum karena Tutup Logo KPKCapim KPK Johanis Tanak terang-terangan menyindir wadah pegawai KPK yang menggelar aksi menolak revisi UU KPK dengan menutup logo KPK. Apa katanya? KPK CapimKPK Ketika KPK menjadi lembaga 'Superbody' maka yg mewakilinya (de facto) adalah Wadah Pekerja WP KPK. Mengenai penutupan logo KPK secara arogan: 'Tetap ditutup sampai UU revisi benar-benar dicabut,' kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo.. Tanpa revisi UU KPK SaveKPK = SaveTalibanKPK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Pakar: Dewan Pengawas KPK Harus IndependenPakar Hukum Tata Negara Prof Juanda menyatakan setuju dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagai salah satu poin dalam revisi UU KPK. RevisiUUKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »