LPSK Sesalkan Keputusan DPR Soal RUU PKS

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyesalkan keputusan DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional 2020. Terlebih lagi, LPSK merupakan lembaga yang terlibat dalam tim kecil pemerintah membahas RUU PKS. Menurut Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar, RUU PKS itu sejalan dengan kecenderungan meningkatnya grafik permohonan perlindungan dari para korban kekerasan seksual ke lembaganya.

Sebab, dia meyakini angka riilnya bisa lebih besar, mengingat tidak semua korban mau melanjutkan perkara ke ranah pidana. “Jumlah terlindung LPSK belum menggambarkan jumlah korban kekerasan seksual sesungguhnya. Karena Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban, mensyaratkan, permohonan perlindungan bisa diberikan, salah satunya karena adanya tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban,” kata Livia, Sabtu .

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal RUU PKS, LPSK: Korban Kekerasan Seksual Terus Naik |Republika OnlineKUHP tidak mampu menjangkau kekerasan seksual yang berkembang saat ini.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

LPSK Sesalkan Penghapusan RUU PKS dari Prolegnas 2020Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang terlibat dalam tim kecil pemerintah membahas RUU PKS menyesalkan keputusan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Pengesahan RUU PKS Ditunda, LPSK Buka Angka Korban Kekerasan SeksualKeputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disesalkan LSPK RUUPKS
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

DPR Sebut RUU PKS Mandeg Karena Tunggu RKUHPSupratman berharap, RUU PKS nantinya bisa dikembalikan ke dalam Prolegnas setelah RKUHP diselesaikan antara pemerintah dan Komisi III.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Cabut RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan SeksualKoalisi Masyarakat Sipil menilai DPR tak memiliki kepekaan kepada korban kekerasan seksual usai mencabut RUU PKS dari prolegnas 2020. noted min.. dgn besar harapan masyarakat, semoga tiap permasalahan bisa segera terselesaikan.. 🙏
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

PKS Minta Puan Maharani Bicara RUU HIP sebagai Ketua DPRPKS menilai Ketua DPR Puan Maharani perlu angkat suara ihwal nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila yang sudah jadi polemik.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »