Legislator: Pengalihan Penerbitan SIM dan STNK tak Mendesak

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

MTI menilai yang lebih penting adalah regulasi pemegang SIM yang benar-benar mahir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ahmad Riza Patria menilai wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan tidak mendesak untuk diwujudkan. "Memindahkan itu 'kan tidak mudah. Urgensinya apa?" kata Riza melalui siaran pers, Senin . Menurut dia, kinerja Polri saat ini sudah baik dalam pelayanan pembuatan SIM, STNK, dan BPKB.

"Kalau ada keinginan Kemenhub atau pemda, kita lihat urgensinya apa, kepentingannya apa, plus minusnya apa bagi pelayanan, termasuk pemasukan pajak dan sebagainya," kata Riza. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno. Dengan kondisi saat ini, kata dia, wacana tersebut tidak bisa direalisasikan.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Usulkan Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ke KemenhubDPR wacanan revisi undang-undang lalu lintas dan minta Polri alihkan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ke Kemenhub. setuju..... . tapi awas, jadi rebutan duit. Pengurusan STNK di Polantas Jkt saat ini sudah jauh baik & profesional, sistemnya sudah meningkat & transparan. Lha kalau dialihkan ke kemenhub, anggaran lagi buat sistem & perangkatnya. Mending DPR urus itu UU yg terbengkalai drpd mengubah2 sistem yg sudah bagus, heran🤔 Dampak positif negatifnya di tinjau dulu pek
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Tanggapan Kemenhub soal Pengalihan STNK, BPKB, dan SIM dari PolisiSoal rencana pengalihan wewenang penerbitan STNK, SIM, dan BPKB, dari Polri ke Kementerian Perhubungan ( Kemenhub), mendapat sejumlah sorotan dari beragam pihak. / Otomotif Sistem sudah terbangun, SDM sudah terbentuk.. Struktur sudah kuat sampai tingkat Polres/Polsek.. Investasi biaya pembangunan masa iya mulai lagi dari Nol.. kadang anggota DPR ngga berguna nih angg.dpr yth supaya kleatan bekerja bikin wacana bak hiro kesiangan☹️ Berpa banyak lgi anggaran yg musti di alojasikan bila pengelolanya ke dishub,lebih baik kepolisian yg mengelola dan tingkat pelayanan di oktimalkan itu jauh lebih baik .
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Yuk, Cek Lokasi SIM Keliling Hari IniTiga lokasi SIM keliling bisa diakses masyarakat mulai pukul 06.00 WIB.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Tanggapan Kemenhub soal Pengalihan STNK, BPKB, dan SIM dari PolisiSoal rencana pengalihan wewenang penerbitan STNK, SIM, dan BPKB, dari Polri ke Kementerian Perhubungan ( Kemenhub), mendapat sejumlah sorotan dari beragam pihak. / Otomotif Sistem sudah terbangun, SDM sudah terbentuk.. Struktur sudah kuat sampai tingkat Polres/Polsek.. Investasi biaya pembangunan masa iya mulai lagi dari Nol.. kadang anggota DPR ngga berguna nih angg.dpr yth supaya kleatan bekerja bikin wacana bak hiro kesiangan☹️ Berpa banyak lgi anggaran yg musti di alojasikan bila pengelolanya ke dishub,lebih baik kepolisian yg mengelola dan tingkat pelayanan di oktimalkan itu jauh lebih baik .
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

DPR Usulkan Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ke KemenhubDPR wacanan revisi undang-undang lalu lintas dan minta Polri alihkan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB ke Kemenhub. setuju..... . tapi awas, jadi rebutan duit. Pengurusan STNK di Polantas Jkt saat ini sudah jauh baik & profesional, sistemnya sudah meningkat & transparan. Lha kalau dialihkan ke kemenhub, anggaran lagi buat sistem & perangkatnya. Mending DPR urus itu UU yg terbengkalai drpd mengubah2 sistem yg sudah bagus, heran🤔 Dampak positif negatifnya di tinjau dulu pek
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Filipina ingin Batalkan Izin Usaha Badan Penyiaran yang “Kasar”Pemerintah Filipina, Senin (10/2) mendesak Mahkamah Agung agar membatalkan izin usaha badan penyiaran terkemuka di negara itu, ABS-CBN Corp, suatu langkah yang oleh para legislator oposisi dan aktivis
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »