digugat praperadilan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia lantaran dinilai lambat menangani kasus dugaan penipuan mafia tanah yang dialami seorang perempuan berinisial HN.
Ketua LP3HI Arif Sahudi kepada wartawan, Selasa , menjelaskan kronologi kasus yang membuat Polresta Solo digugat praperadilan tersebut. Pada awal 2018, HN meminjam uang untuk tambahan modal usaha senilai Rp10 juta kepada seseorang bernama Samyuda tanpa jaminan.Namun HN hanya menerima uang senilai Rp8,5 juta, dipotong Rp1,5 juta untuk bunga. Pada waktu yang berdekatan, HN meminjam lagi uang Rp10 juta kepada orang yang sama dan kembali hanya menerima Rp8,5 juta.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Waduh, Polresta Solo Digugat Praperadilan Gegara Kasus Mafia TanahPolresta Solo digugat praperadilan oleh LP3HI yang mewakili seorang perempuan korban dugaan penipuan mafia tanah.
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »
Kasus Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Kasus Disumbang Delta-Omicron |Republika OnlineVarian omicron tidak bisa diremehkan cuma karena gejalanya tidak separah delta.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Macam-macam Modus Mafia Tanah, Ada Pemalsuan Pajak di Kasus BLBIModus operandi dari pelaku kejahatan pertanahan atau mafia tanah bermacam-macam. Mulai dari pemalsuan dokumen hingga penggelapan dan penipuan.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Panja Mafia Tanah Soroti 122 Kasus Konflik Pertanahan yang Ditolak Kementerian ATR BPNKetua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti 122 kasus konflik pertanahan yang ditolak Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) pada tahun 2021. Menurut dia, tidak ada alasan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menolak kasus konflik pertanahan tersebut meskipun BPN hanya memiliki kewenangan sebesar 33 persen dari seluruh tanah di Indonesia dan KLHK memiliki kewenangan seluas 67 persen.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »