jpnn.com, JAKARTA - Menurut dia, dalam UU Cipta Kerja ada perubahan terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, di mana pada Ayat 4 ada alih fungsi lahan budi daya pertanian dikecualikan terhadap lahan yang sudah memiliki irigasi lengkap. Namun, di UU Cipta Kerja menjadi tidak dikecualikan. "Ini yang menimbulkan kekhawatiran, sehingga harus benar-benar kita kawal bersama aturan turunannya.
Sehingga tidak terjadi perubahan fungsi. Selain itu, politisi PKB ini memandang, perlu diberikan juga intensif kepada petani, agar tak mengalihkan lahan pertaniannya. "Pemerintah perlu membuat peta lahan pertanian dan menetapkan agar tidak terjadi perubahan fungsi. Termasuk memberikan intesif kepada petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya," ungkap Daniel.Baca Juga: Dia menegaskan, potensi pertanian Indonesia sangat sangat besar.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Dengar Saran Publik soal Jurassic Park KomodoProyek pengembangan wisata di habitat komodo itu akan mendapatkan perhatian dunia, sebab komodo merupakan satwa langka. Saya yakin pemerintah tak mau asal/gegabah, termasuk study kelayakannya hahahahaha.... udahlah ga usah kasih saran, sekarang bukan jamannya lagi dengerin saran orang. kalaupun didengerin juga keluar ke lobang telinga yang lain.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Mendorong Kebijakan Penggunaan Kompor ListrikAnggota Komisi VII Deddy Sitorus mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pada masyarakat KomisiVIII
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Beri Sejumlah Catatan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi TerorismeKomisi I meminta agar sumber dana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR: Komisi I Dukung TNI Turut Berantas Terorisme Sesuai UU 5/2018Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin sudah menerima masukan dari Komisi I DPR mengenai pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. Azis mengatakan saat ini DPR RI masih menunggu masukan dari Komisi III DPR. TNI Terorisme Terorisme apa bos? G jls definisi nya? Pak tukeran yu Hayang gawe make ac Bapak menerkeun motor Yu Arek moal Moal Jangan terorisme saja di berantas,narkoba paling penting di berantas
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Periksa Eks Ketua Komisi II DPR, KPK Dalami Penyusunan Anggaran Proyek e-KTPKPK memeriksa eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Chairuman ditanya perihal penyusunan anggaran proyek e-KTP.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Merger Fiat dan Peugeot Tunggu Lampu Hijau Komisi EropaSaat ini Komisi Eropa disebut sedang bersiap membuat keputusan usai jadwal resmi pada 22 Oktober ditunda.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »