TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan atau Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah rampung membahas Peraturan Presiden Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan ada sejumlah catatan yang diberikan komisinya.'Saya pribadi berharap bisa jelas pelibatan TNI sejauh mana,' kata Dave kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2020.
'Saya enggak ingat persis kata-katanya, tapi harus keputusan presiden baru bisa TNI itu dimanfaatkan. Tapi kan bisa diajukan oleh panglima,' kata Dave.Selain itu, Usulan ini berbeda dengan bunyi Perpres yang menyebutkan pendanaan bisa berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'Mestinya hanya dari APBN, tidak boleh dari luar.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi I: Akan Ada Rapat Gabungan soal Pelibatan TNI Berantas TerorisAnggota Komisi I DPR RI F-Golkar Dave Laksono menyebut akan ada rapat gabungan membahas pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. TNI Terorisme Gorengan lama Teroris yah lagi maen PUGB 🤣🤣😀😀
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi Kejaksaan Meminta Kejagung Jelaskan Alasan Penyitaan Rekening WanaArthaKetua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak meminta Kejaksaan Agung menjelaskan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengenai alasan penyitaan Sub Rekening Efek WanaArtha. TempoNasional
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi XI: Merger Bank Syariah Fokus pada Industri Halal |Republika OnlineMerger tiga bank syariah juga diharapkan dapat menciptakan efisiensi industri.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi V DPRD Jabar Terima Audiensi Forum Guru Honorer |Republika Online'Kewenangan administrasi ada di pusat'.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Program Maskara |Republika Online'Mobil ini memang sangat dibutuhkan'.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Ketua Komisi VI: Enggak Bisa TerelakkanMenurut Faisol, bagi-bagi jatah kursi komisaris BUMN kepada relawan adalah hal yang biasa. Sepanjang, relawan tersebut memiliki kompetensi. Jangan lupa pakde.....Desi dan Abujanda dipertimbangkan...mereka sdh amat - sangat membantu anda.. Biasa2 saja; Justru saya tidak terbayang Roy Suryo bisa jadi Menpora! What a waste. 😪
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »