"Sebaiknya dengan revisi UU ya. Baik UU Pilkada maupun UU Pemilu sehingga sikapnya semua bisa sama," lanjut Kaka.Sikap yang dimaksud, kata dia, antara pembuat UU , pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu yang semestinya sama-sama menyepakati larangan ini masuk ke dalam UU."Kalau rencana larangan yang kemarin dalam PKPU pencalonan kepala daerah dan sebelumnya dalam PKPU pencalonan caleg, kan jadinya aturan yang mandul ," jelas Kaka.
Alasan utamanya, karena KPU ingin berfokus pada tahapan pencalonan Pilkada 2020 yang sudah berjalan sejak 26 Oktober 2019. Evi mengatakan, tahapan demi tahapan Pilkada 2020 terus berjalan. Bersamaan dengan itu, KPU harus segera mengeluarkan aturan yang kemudian dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pilkada.KPU khawatir jika ihwal larangan eks koruptor ini terus dipersoalkan, akan membawa dampak buruk bagi tahapan pencalonan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Sebut Terbitnya PKPU Tak Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada Sesuai UUKemendagri ikut berkomentar terkait terbitnya PKPU yang tak mencantumkan larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah'Ini jalan tengah tanpa mengurangi semangat untuk mendorong pemerintahan di daerah bersih dan bebas korupsi,' kata Doli. Seharusnya begitu mantan kuruptor harus di beri sanksi sosial dan sangsi di pilih untuk membina mental..moral...etika sbgi warga negara yg baik ...untuk memberi kesadaran para kader oemimpin yg amanah biar nantinya di beri amanah siapapun anak bangsa belajar jujur ...integritas
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Kapuspen Kemendagri: PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tak Bertentangan dengan UUKapuspen Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan UU. PKPUNomor18Tahun2019
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Kemendagri Sebut Terbitnya PKPU Tak Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada Sesuai UUKemendagri ikut berkomentar terkait terbitnya PKPU yang tak mencantumkan larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020Dengan atau tanpa larangan eks koruptor maju di pilkada, PKS sudah berkomitmen tidak mencalonkan eks koruptor.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Publik Dinilai Kecewa KPU Gagal Larang Eks Koruptor di PilkadaPerludem menilai, keputusan diambil KPU yang tak memasukkan larangan mantan narapadina kasus korupsi ikut Pilkada serentak...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »