PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020

  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Dengan atau tanpa larangan eks koruptor maju di pilkada, PKS sudah berkomitmen tidak mencalonkan eks koruptor.

Jakarta, Beritasatu.com

PKS, kata dia, merupakan partai yang diisi oleh generasi yang tidak mendukung dan tidak pernah mau berkompromi dengan korupsi. PKS justru selalu berupaya memperbaiki bangsa dengan cara menghilangkan segala bentuk model korupsi. "Kalau kemudian itu di aturan KPU, saya kira tidak akan kuat, dia harus konsultasi dengan Komisi II di DPR," tandas dia.

Diketahui, PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020 telah terbit. PKPU tersebut tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PKS Ragukan Komitmen Pemberantasan Korupsi JokowiPemberian grasi eks Gubernur Riau Annas Maamun menuai kritik. PKS menilai pemberian grasi itu menunjukkan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi lemah. Klo napi mantan koruptor boleh nyalon pilkada itu...artinya pro atau anti koruptor Gw juga ragu dan semakin ragu
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Pertanyakan Grasi Annas Maamun, Politikus PKS Ini Singgung Nasib Ba'asyirPKS mempertanyakan pemberian grasi 1 tahun untuk Annas Maamun dengan alasan kesehatan dan usia yang sudah tua. Klo g salah grasi itu utk yg ngaku salah Kenapa anda menanyakan apa yg jd Hak Presiden...Pemberian Grasi itu hanya wewenang Presiden tdk juga yg lain. Presiden sdh ssmpaikan alasannya dan sdh minta pertimbangan / masukan dari MA...dari Menpolhukam jd apalagi yg perlu di pertanyakan. Lucu aja sih...se orang anggota dewan...masa kagak tahu ? Mungkin pertanyaan yg sama. Kok LHI ndak dapat ? Yg lain juga g dapat ?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

PKS Soroti BUMN Usai Kasus Harley Selundupan Dirut GarudaPKS menyoroti pekerjaan rumah (PR) Menteri BUMN Erick Thohir di BUMN usai kasus Harley Davidson selundupan oleh eks dirut Garuda.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif'Berdasarkan kajian kami, cenderung mendorong pemilu dibagi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal,' ujar Mardani.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Akhiri Polemik, PKS-PKB Usul PMA Majelis Taklim DicabutMajelis taklim justru ajarkan hal positif mengenai pendidikan dan nilai agama Islam.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

KPU Tak Larang Koruptor di Pilkada, Cuma Tak MengutamakanKPU batal melarang mantan koruptor ikut mencalonkan diri di Pilkada 2020, namun hanya tak mengutamakan mereka. KPU GOBLOK kalian KALAH juga KPU_ID kalian tumbang.. gak kuat.. WAJAR Tapi gak apa-apa.. biar Rakyat yang menentukan.. [sambil kita menunggu karya orang-orang seperti M Taufik untuk Indonesia] KPU pernah denger kata-kata 'jangan jatuh ke lubang yang sama' gak ya
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »