Soal Grasi Koruptor, KPK: Lebih Baik Perbaiki Kondisi Penjara

  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 59 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Menurut Saut, idealnya penjara harus dibuat sedemikian rupa seperti seperti rumah sang koruptor.

"Dari 1000 yang dipenjara KPK baru beberapa orang yang diberi grasi dengan alasan tidak ada sarana dan seterusnya, ya saya pikir kita beresin sarananya dulu. Sehingga orang juga dipenjara seperti di rumah. Idealnya begitu," ujar Saut di sela-sela acara crosscheck bertajuk"Hentikan Diskon Hukuman Koruptor" di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Minggu .

Saut menilai lebih elegan jika pemerintah memperbaiki sarana dan prasaran penjara agar kebutuhan koruptor bisa terpenuhi. Bukan justru mengurangi masa tahanan dengan alasan kondisi kesehatan dan fasilitas tidak memadai. "Dia kan fisiknya yang dikurung. Tapi di situ ada kesehatan, sarana olahraga, bisa komunikasi keluarga kapan saja. Jadi, itu selesai. Itu lebih elegan daripada alasan kesehatan dan kita kurangi tahanannya. Itu lebih elegan memperbaiki sarana," terang dia.

Menurut Saut, pemerintah tentunya mempunya anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana tersebut. Termasuk untuk memanggil dokter untuk menjamin kesehatan para koruptor di penjara.Saut mengakuti bahwa grasi bisa saja diberikan dengan alasan kemanusiaan. Namun, dia mengingatkan bahwa Pancasila itu memiliki lima sila. Selain nilai kemanusiaan, terdapat nilai-nilai lain, yakni keadilan sosial.

"Tapi kalau pilihan itu sudah dilakukan dengan kompetensi dan wewenangnya dia , publik juga punya framing dan pandangan soal isu keadilan. Jangan lupa Pancasila itu 5. Kemanusiaan itu hanya satu dari sila yang lain, yang lain ada keadilan sosial," pungkas Saut.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ini Kata KPK soal Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada'Apa memang enggak ada yang lain lagi? Tetapi undang-undangnya kalau siapapun boleh masuk di situ, ya silakan saja siapapun boleh menilai,' kata Saut Biarlah rakyat yg menentukan, jika rakyat menghendaki koruptor jd pimpinan mereka silahkan di pilih tp jika rakyat tidak menghendaki koruptor jg jgn dipilih
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Imbauan KPU soal Mantan Koruptor di Pilkada Dinilai PercumaKPU tidak melarang mantan koruptor maju dalam Pilkada 2020 dan hanya mengimbau agar mengutamakan bukan eks koruptor. Imbauan itu dinilai percuma Gombaaal Jooohn...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Pertanyakan Grasi Annas Maamun, Politikus PKS Ini Singgung Nasib Ba'asyirPKS mempertanyakan pemberian grasi 1 tahun untuk Annas Maamun dengan alasan kesehatan dan usia yang sudah tua. Klo g salah grasi itu utk yg ngaku salah Kenapa anda menanyakan apa yg jd Hak Presiden...Pemberian Grasi itu hanya wewenang Presiden tdk juga yg lain. Presiden sdh ssmpaikan alasannya dan sdh minta pertimbangan / masukan dari MA...dari Menpolhukam jd apalagi yg perlu di pertanyakan. Lucu aja sih...se orang anggota dewan...masa kagak tahu ? Mungkin pertanyaan yg sama. Kok LHI ndak dapat ? Yg lain juga g dapat ?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Soal Amendemen UUD 1945, Pratikno Diminta Benahi Koordinasi dengan MPRSelama ini, MPR tidak pernah diundang atau diajak diskusi mengenai pandangan terhadap amendemen terbatas.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Soal KMA Layanan Sertifikasi Halal, Begini Penjelasan BPJPHKMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Badan Pajak DKI Buka Suara soal Pembelian Komputer Rp128,9 MBPRD DKI Jakarta menyebut anggaran Rp128,9 miliar yang diajukan tak hanya untuk membeli satu unit komputer semata, tetapi perangkat penunjang lainnya. Ini lebih ke sistem server untuk?, kalo cuma nulisnkomouter ya wajar orang nanya..komputer sampe 128 m. Wkwkw. Psi memang suka bikin heboh dulu. Ga heran ditegur sama anggota dprd lainnya dari pdip. Jadi anggota dpr kok suka bikin gaduh .. nah ternyata da dijawab toh. Yg mau itu dinas perpajakan dki. 😂😂
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »