Nomor 18 Tahun 2019 itu menyebutkan bahwa mengimbau partai politik mengusulkan calon kepala daerah yang tidak pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Aturan itu merupakan aturan tambahan.
Akhirnya disepakatilah bahwa aturan eks koruptor dilarang mencalonkan diri dalam pilkada masuk ke peraturan tambahan.Isi PKPU Nomor 18/2019 merupakan harmonisasi antara KPU dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang mengundangkan PKPU, agar aturan tersebut tidak bertentangan dengan UU di atasnya atau Keputusan MK terkait larangan tersebut.
Seharusnya begitu mantan kuruptor harus di beri sanksi sosial dan sangsi di pilih untuk membina mental..moral...etika sbgi warga negara yg baik ...untuk memberi kesadaran para kader oemimpin yg amanah biar nantinya di beri amanah siapapun anak bangsa belajar jujur ...integritas
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Kata KPK soal Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada'Apa memang enggak ada yang lain lagi? Tetapi undang-undangnya kalau siapapun boleh masuk di situ, ya silakan saja siapapun boleh menilai,' kata Saut Biarlah rakyat yg menentukan, jika rakyat menghendaki koruptor jd pimpinan mereka silahkan di pilih tp jika rakyat tidak menghendaki koruptor jg jgn dipilih
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
PKS Komitmen Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada Serentak 2020Dengan atau tanpa larangan eks koruptor maju di pilkada, PKS sudah berkomitmen tidak mencalonkan eks koruptor.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Kemdagri: Peraturan KPU Tidak Larang Eks Koruptor Calonkan Diri di PilkadaDalam Pasal 4 PKPU tersebut, yang mengatur persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi. Sekali Merdeka....... Tetap Merdeka........ Merdeka Bung 😃😃😃😃😃
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
NasDem Sayangkan Eks Koruptor Bisa Nyaleg di PKPU'KPU dan Bawaslu pernah ke NasDem dan sepakat menandatangani pakta integritas untuk tidak meloloskan eks napi koruptor.' Atas alasan apa eks napi koruptor diakomodasi oleh KPU utk dapat berkompetisi sbg Cakada di Pilkada ? Apakah atas alasan kontitusi ttg hak berpolitik warga negara ? Bgmn mau mencegah kejahatan korupsi secara sistematis klo di 'hulu' regulasi ada celah yg menganga lebar ? Sudah jelas track record buruk, kok msh boleh mengatasnamakan rakyat ya ? Apa yg diwakili rakyat yg korup ? Tidak ada.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
KPU Dinilai 'Angkat Tangan' Larang Eks Koruptor Maju Pilkada Terjepit SituasiFormappi kecewa KPU 'angkat tangan' melarang eks koruptor untuk maju pilkada dan pileg. Formappi menilai KPU ada dalam situasi terjepit. Ini ungkapan selengkapnya: KPU Pilkada EksKoruptor
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, PPP: Lihat secara Kemanusiaan'Urusan ada parpol yang mencalonkan mereka yang pernah jalani masa hukuman, kasus korupsi, kita kembalikan pada masyarakat, apakah dipilih atau tidak,' terang dia. Masalahnya moral masih bisa dibeli dengan uang. Biasanya kalau sdh pernah korupsi ya menang dengan segala cara halal ditempuh. Orang lurus dan jujur niscaya kalah. It's Fact. Eks. Koruptor saja bisa Nyalon jd Petinggi Pemerintah. Klo Eks. Narkoba, Pembunuh, penculik, pemerkosa, dll tindak Kriminal, hr lu korupsi kemanusiaan lu dimana njir!
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »