Government Domination in Pansel Can Weaken the Corruption Eradication Commission

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 65 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 29%
  • Publisher: 70%

Undefined Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

It is feared that the government's dominance in the KPK Pansel could weaken the KPK. This is a reflection of the President's attitude towards the KPK.

It is feared that the government's dominance in the KPK Pansel could weaken the KPK. This is a reflection of the President's attitude towards the KPK.Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately.

In the 2019 Law on the Corruption Eradication Commission , it is only mentioned that the selection committee is formed by the president. The selection committee consists of central government elements and community elements. The law does not mention the number of compositions on the selection committee.Zaenur stated that the capim and the supervisory board of the Corruption Eradication Commission are expected to be willing to receive, listen, and consider public input.

Integrity means that the KPK candidate does not have any ethical defects, let alone criminal violations. Neutrality means that the KPK candidate has no interests, especially partisan political interests."The task of the KPK is to become a corruption eradication agency, including controlling the misuse of power in the form of corruption," said Zaenur.

He also reminded that the biggest challenge in selecting KPK candidates is the process of testing for eligibility and propriety as well as the selection in the DPR. Because, with their authority, the DPR can choose KPK leadership candidates according to the orders of certain parties. The DPR can also choose KPK leadership candidates who have been lobbying them since the beginning of the selection process in parliament.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nama-nama Pansel Capim KPK Masih Digodok: 5 Dari Pemerintah, 4 Dari Masyarakatpembentukan pansel KPK tentu memperhatikan harapan dari masyarakat untuk mendapatkan anggota pansel yang kredibel dan berintegritas
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Dominasi Pemerintah di Pansel Bisa Melemahkan KPKDominasi pemerintah di Pansel KPK dikhawatirkan bisa lemahkan KPK. Hal ini jadi refleksi sikap Presiden terhadap KPK.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Pengamat: Pansel KPK Tidak Boleh Buat Kuota, Tidak Boleh Harus Ada Unsur Kepolisian dan KejaksaanTidak boleh capim KPK itu misalnya harus ada yang dari aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Jelang Pergantian Pimpinan dan Dewas KPK, ICW Minta Presiden Jangan Salah Pilih PanselPresiden Joko Widodo diharapkan tidak mengulangi kesalahan dalam pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

ICW Minta Presiden Lebih Selektif Susun Pansel KPK, NasDem: Setuju, Jangan Sampai Ada Masalah LagiPemerintah harus belajar dari pengalaman yang ada dalam terpilihnya pimpinan KPK sebelumnya yang dinilai bermasalah.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Diakhir Masa Jabatan, Jokowi Bisa Benahi Kinerja KPK dengan Tentukan Pansel yang BerintegritasPraswad menjelaskan, pelemahan di tubuh KPK selain melalui revisi UU KPK juga bisa terlihat dari hasil kerja pansel calon pimpinan KPK
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »