DPD: Omnibus Law Ciptaker Jauh dari Semangat Otonomi Daerah

  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menilai draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Poin yang dimaksud terkait mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan atas pengelolaan kekayaan mulai dari perizinan hingga pembinaan pada tingkat pemerintah pusat.Yorrys menjelaskan, poin penjelasan ini akan membuat pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonomi sendiri dan cenderung harus menunggu delegasi tugas dari pemerintah pusat.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pimpinan DPD Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos Terkait Covid-19Wakil Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamudin menilai banyak laporan bahwa distribusi bansos tidak merata.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Ke Mojokerto, Ketua DPD Dicurhati Ojol soal Beban Kredit MotorKetua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Kabupaten dan Kota Mojokerto dan menemui sejumlah kalangan masyarakat, Om La nyalla BHAHAHA......HANCUR..... Ojol terosss
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

DPD RI Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Penyaluran BansosDPD RI mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga yang terdampak wabah corona. DPDRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Ketua DPD Minta Presiden Evaluasi Program Kartu Prakerja |Republika OnlineKartu Prakerja kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Ada yang ngomong keknya.... Jokowi tdk pernah punya jurus yg tepat! Jurus mabok mungkin perlu dipikirkan... Jae mukidi kok bikin kebijakan ngawur terus
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

PBNU: Omnibus Law Ciptaker Sarat KezalimanPBNU menyebut beberapa aturan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja memotong kesempatan rakyat kecil dalam mencari makan. PBNU organization China Islamic Lupa Kezaliman mereka memalsukan KUBURAN batu tulis bogor 😋👻👻👻😋 hasmi_bakhtiar Ormas dodol, kalian juga pendukung & pemilihnya dulu, ngotot pula. NKRI_NTBSasambo Jgn kritik pemerintah
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

KPAI:Beri Pelatihan PJJ untuk Guru Selama Pandemi Covid-19KPAI meminta pemerintah daerah melakukan pelatihan guru demi tercapainya proses pendidikan jarak jauh yang bermakna.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »