yang saat ini tengah dalam pembahasan di DPR penuh dengan kezaliman terhadap rakyat kecil. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut seharusnya dihentikan.
Mantap NU!
Belum cair....
hasmi_bakhtiar Tumben baru Lu nyadar
Tumben Ikid_Bossun
NKRI_NTBSasambo Jgn kritik pemerintah
hasmi_bakhtiar Ormas dodol, kalian juga pendukung & pemilihnya dulu, ngotot pula.
PBNU organization China Islamic Lupa Kezaliman mereka memalsukan KUBURAN batu tulis bogor 😋👻👻👻😋
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Omnibus Law Dinilai Mampu Atasi Persoalan Regulasi PascaCoronaPakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, Omnibus Law mampu mengatasi persoalan regulasi pascacorona. FahriBachmid
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Pemerintah Harus Siapkan Kebijakan Pembukaan Lapangan Kerja |Republika OnlineOmnibus law bisa jadi solusi, tapi pembahasannya harus dengan baik dan benar. Mana ada UU jae mukidi yg benar. Semua nya ancooor
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Asosiasi Serikat Pekerja Minta Jokowi Cabut Seluruh RUU Cipta KerjaMirah menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia. Atas dasar pemilik modal, maka pemerintah sudah tergadai dgn pemilik modal, siapa lagi kalau bukan si Acen, Aseng, Acun dan Ahong...
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja Fokus Pulihkan Sektor Terimbas CoronaPemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kepada DPR.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Firman: Klaster Tenaga Kerja tak Bisa Dipisah dari Ciptaker |Republika OnlineAnggota Baleg nilai klaster tenaga kerja tak bisa dipisah dari RUU Ciptaker.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Menurut Pengusaha, Ini 5 Risiko jika Klaster Ketenagakerjaan Tak Dimasukkan dalam Omnibus LawApindo pun menilai, setidaknya terdapat lima risiko jika klaster ketenagakerjaan dikecualikan di dalam pembahasan omnibus law.\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »